MUKOMUKO — Keluhan masyarakat makin keras dan meluas. Harga gas elpiji 3 kilogram (gas melon) yang merupakan kebutuhan pokok dapur warga kecil, kini melambung tidak terkendali di pasaran Kabupaten Mukomuko. Padahal pemerintah pusat sudah tegas tidak menaikkan harga subsidi sampai akhir tahun 2026, dan Pemkab sendiri punya aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang jelas. Namun di lapangan, harga melonjak sampai Rp40.000 – Rp55.000 per tabung, jauh di atas ketentuan resmi, dan warga menuntut pemerintah daerah segera bertindak, jangan hanya diam dan biarkan rakyat makin terbebani.
JAUH DI ATAS ATURAN, HARGA MAKIN GILA
Berdasarkan peraturan Pemkab Mukomuko, HET resmi LPG 3 Kg bervariasi per kecamatan:
– Rp22.000: Air Rami, Malin Deman, Ipuh, Sungai Rumbai
– Rp23.000: Teramang Jaya, Penarik, Teras Terunjam
– Rp24.000: Kota Mukomuko, Air Dikit, Selagan Raya, Air Manjuto
– Rp25.000: V Koto, XIV Koto, Lubuk Pinang
Tapi fakta di lapangan: harga jual di pengecer rata-rata Rp38.000 sampai Rp50.000, bahkan ada yang jual sampai Rp60.000 di daerah pelosok. Warga terpaksa beli mahal karena susah cari yang harga wajar.
“Dulu beli masih Rp28.000, sekarang sampai Rp45.000. Padahal kata pemerintah tidak naik. Kami rakyat kecil, belanja saja sudah sulit, ditambah gas mahal begini rasanya makin tercekik. Pemkab harus turun tangan, jangan biarkan pengecer semena-mena,” keluh Rohin, warga Kecamatan XIV Koto.
ALASAN KELANGKAAN & KENAIFAN: DIKETAHUI TAPI DIBIARKAN
Masalah utamanya jelas:
1. Distribusi tidak lancar & disalahgunakan: Gas subsidi diselundupkan, dijual ke luar daerah, atau diubah jadi non-subsidi. Pangkalan resmi kekurangan pasokan, pengecer liar jual mahal.
2. Pengawasan sangat lemah: Dinas terkait jarang sidak, jarang tegur, jarang sanksi. Aturan ada di atas kertas saja, tidak jalan di jalanan.
3. Pemerintah diam saja: Sudah berbulan-bulan keluhan masuk, tapi belum ada langkah nyata, belum ada penindakan tegas. Warga bertanya: “Apakah Pemkab tidak tahu, atau tahu tapi pura-pura tidak lihat?”
Padahal Menteri ESDM sudah tegas: Harga subsidi aman sampai 31 Desember 2026, stok nasional cukup. Artinya kenaikan di Mukomuko murni permainan pedagang & kelalaian pengawasan, bukan kekurangan pasokan.
TUNTUTAN TEGAS: PEMKAB WAJIB BERTINDAK SEKARANG!
Masyarakat dan berbagai elemen warga mengajukan 4 tuntutan utama:
Lakukan Sidak & Penindakan TEKUN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Satpol PP, dan pertamina cabang harus turun jalan setiap hari. Cek pangkalan, cek warung. Siapa jual di atas HET, barang disita, izin dicabut, denda maksimal. Jangan hanya peringatan saja — itu tidak ada efeknya.
Perbaiki Distribusi & Tutup Jalur Gelap
Pastikan aliran gas subsidi hanya ke pangkalan resmi, jangan bocor ke luar daerah. Tindak tegas agen/pangkalan yang main curang, simpan barang atau selundupkan. Gas ini hak rakyat, bukan dagangan cari untung berlebih.
Buka Posko & Jual Langsung Harga Resmi
Pemkab harus buka titik penjualan langsung di pasar-pasar utama, agar warga bisa beli harga asli. Jangan biarkan warga terpaksa beli mahal karena tidak ada pilihan lain.
Beri Laporan JELAS KE MASYARAKAT
Jawab keluhan kami: Kenapa bisa mahal? Di mana letak kesalahannya? Apa langkah nyata? Jangan diam saja — diam Pemkab sama saja mengesahkan penindasan ekonomi pada rakyat.
PERINGATAN: JANGAN SAMPAI DIANGGAP IKUT BERSEKONGKOL
Pakar ekonomi warga mengingatkan:
“Gas 3 Kg itu barang bersubsidi negara, tujuannya untuk rakyat kecil. Kalau Pemkab diam saja, biarkan harga melambung, rakyat makin susah — masyarakat akan menilai Pemkab tidak peduli, atau bahkan ada keterlibatan oknum. Itu merusak kepercayaan dan nama baik pemerintah.”
Warga Mukomuko tidak minta harga diturunkan di bawah aturan, hanya minta aturan dipatuhi, harga sesuai ketentuan, dan ada rasa keadilan. Sekarang semua mata tertuju ke kantor Bupati: Apakah akan bertindak selamatkan rakyat, atau tetap diam dan biarkan harga makin gila?. (Red)
