MUKOMUKO – Maraknya tumbuhnya ribuan unit usaha di Kabupaten Mukomuko menjadi tanda besarnya potensi ekonomi kerakyatan, serapan tenaga kerja, serta keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun DPMPTSP Kabupaten Mukomuko mengingatkan seluruh pelaku usaha bahwa keberhasilan membangun usaha tidak hanya diukur dari berjalannya aktivitas bisnis, melainkan juga kepatuhan terhadap legalitas usaha, NIB, OSS‑RBA, rekomendasi teknis OPD, kewajiban LKPM, syarat lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, serta peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang beredar, ribuan proyek usaha telah terdaftar di wilayah Kabupaten Mukomuko, mencakup sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, jasa, pariwisata, kuliner, peternakan, koperasi desa, UMKM rumah tangga, hingga usaha skala menengah. Fenomena ini disambut positif oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, karena semakin banyak warga yang mandiri secara ekonomi, menyerap tenaga kerja lokal, serta menggerakkan roda perekonomian daerah.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Mukomuko menegaskan bahwa penerbitan Nomor Induk Bisnis (NIB) melalui sistem OSS‑RBA merupakan langkah awal legalitas usaha, bukan berarti seluruh syarat teknis telah terpenuhi. Banyak pelaku usaha masih salah paham bahwa setelah memiliki NIB, usaha sudah bebas beroperasi tanpa perlu rekomendasi dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PU‑Penataan Ruang, Disperindagkop, Disparpora, maupun instansi vertikal terkait.

“Kami sangat mengapresiasi semangat warga Mukomuko mendirikan usaha. Tetapi kami juga berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar tidak terjebak salah paham legalitas. NIB adalah tanda terdaftarnya usaha, sedangkan syarat‑syarat teknis tetap harus dipenuhi sesuai jenis usahanya agar usaha tersebut kuat, aman, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat sekitar,” ungkap Kepal Dinas a DPMPTSP Mukomuko Aida Mahawani, S.Sos
DPMPTSP Mukomuko melalui program jemput bola, sosialisasi ke desa‑desa, layanan konsultasi perizinan, pendampingan OSS‑RBA, serta imbauan pelaporan LKPM berupaya mendidik pelaku usaha agar memahami tahapan‑tahapan legalitas sejak awal mendirikan usaha. Tim DPMPTSP juga terus berkoordinasi dengan seluruh OPD teknis guna melakukan verifikasi, pembinaan, pengawasan, serta edukasi kepada pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan teknis perizinan.
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) menjadi salah satu indikator penting guna memantau realisasi investasi, serapan tenaga kerja, kendala operasional usaha, perkembangan produksi, serta pemetaan potensi ekonomi Kabupaten Mukomuko. Pelaku usaha wajib mengecek status kewajiban LKPM masing‑masing akun OSS‑RBA, karena skala usaha mikro seringkali memiliki ketentuan berbeda dibandingkan usaha kecil, menengah, maupun besar. Pelaporan LKPM secara rutin membantu Pemkab Mukomuko menyusun kebijakan pembinaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, bantuan modal kerja, infrastruktur pendukung usaha, serta pengawasan iklim investasi daerah.

Masyarakat Kabupaten Mukomuko, termasuk elemen LP‑KPK, menyambut baik imbauan DPMPTSP terkait legalitas usaha. Warga berharap pembinaan terhadap ribuan usaha yang berdiri di Mukomuko dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berupa imbauan secara lisan, melainkan ada pendampingan nyata, jadwal verifikasi lapangan, evaluasi NIB yang sudah tidak aktif, serta penindakan terhadap usaha yang beroperasi melanggar peraturan, merusak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, dan merugikan warga sekitar lokasi usaha.
Banyak warga juga berharap DPMPTSP bersama OPD teknis dapat melakukan pemetaan menyeluruh terhadap ribuan usaha yang terdaftar, guna memisahkan usaha yang benar‑benar beroperasi, usaha yang sudah berhenti beroperasi, usaha yang sudah memenuhi syarat teknis, serta usaha yang masih belum melaporkan LKPM. Pemetaan ini sangat penting agar data investasi Kabupaten Mukomuko tetap akurat, program pembinaan tepat sasaran, dan anggaran pemerintah daerah tidak terbuang untuk data NIB yang sudah tidak relevan.
Pengurus UMKM dan koperasi desa di wilayah Mukomuko menilai bahwa pendampingan legalitas sangat krusial, terutama bagi pelaku usaha desa yang seringkali minim akses informasi perizinan, keterbatasan internet, serta keterbatasan biaya konsultasi hukum. Melalui sosialisasi rutin, kunjungan jemput bola, layanan konsultasi perizinan, serta pelatihan administrasi usaha, pelaku usaha desa dapat menyiapkan dokumen legalitas sejak awal, sehingga usahanya mampu bersaing, mengakses bantuan program pemerintah, memasarkan produk secara luas, serta tumbuh menjadi ekonomi kerakyatan yang sehat dan bertanggung jawab. (ADV/TH)






