MUKOMUKO – Menjelang akhir tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko menempatkan pengawasan sistem OSS‑RBA serta kepatuhan pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) sebagai fokus utama guna menjaga kualitas iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Bumi Mukomuko.

Seiring terus meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan Nomor Induk Bisnis (NIB) melalui sistem OSS‑RBA, DPMPTSP Mukomuko menegaskan bahwa penerbitan NIB hanyalah tahap awal legalitas usaha. Keberhasilan investasi daerah tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah NIB yang terdaftar, melainkan juga ketersediaan bukti realisasi investasi, serapan tenaga kerja, pemenuhan syarat‑syarat teknis perizinan, ketertiban lingkungan, keselamatan kerja, serta kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan usahanya melalui LKPM secara berkala.
Di penghujung tahun, DPMPTSP Mukomuko semakin gencar melakukan sosialisasi, pembinaan, koordinasi lintas‑OPD, serta imbauan kepada seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM desa, Koperasi Desa (KopDes), perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, jasa, pariwisata, kuliner, peternakan, hingga usaha skala menengah dan besar. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PU‑Penataan Ruang, Disperindagkop, Disparpora, serta instansi vertikal agar setiap usaha yang beroperasi di Kabupaten Mukomuko benar‑benar memenuhi persyaratan teknis sesuai bidang usahanya.

LKPM menjadi instrumen penting bagi Pemkab Mukomuko untuk memetakan realisasi penanaman modal, jumlah tenaga kerja yang terserap, nilai produksi, kendala operasional pelaku usaha, perubahan skala investasi, serta perkembangan proyek‑proyek usaha yang telah terdaftar di sistem OSS‑RBA. Data LKPM ini nantinya dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, bantuan modal kerja, pengembangan infrastruktur pendukung usaha, peningkatan promosi produk unggulan daerah, serta evaluasi kebijakan penanaman modal Kabupaten Mukomuko.
Pelaku usaha diingatkan untuk segera mengecek status kewajiban LKPM masing‑masing melalui akun OSS‑RBA, karena jadwal pelaporan berbeda‑beda tergantung skala usaha. Usaha kecil umumnya melaporkan LKPM setiap semester, sedangkan usaha menengah dan besar melaporkan secara triwulan, sementara usaha mikro perlu dikonfirmasi status kewajiban di sistem OSS‑RBA atau langsung berkonsultasi ke DPMPTSP Mukomuko agar tidak salah mengartikan ketentuan pelaporan. Terlambat atau tidak melaporkan LKPM dapat mengakibatkan peringatan administrasi, gangguan evaluasi status perizinan, serta hambatan pembinaan dari pemerintah daerah.

“Di akhir tahun 2026, kami mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Mukomuko untuk memahami bahwa NIB bukanlah selesainya kewajiban administrasi usaha. Kita harus memastikan setiap investasi yang terdaftar benar‑benar berjalan, menyerap tenaga kerja, memenuhi syarat‑syarat perizinan, dan dilaporkan melalui LKPM sehingga data ekonomi daerah.” jelas Kepala DPMPTSP Aida Mahawani, S.Sos (ADV/TH)






