MUKOMUKO-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menegaskan bahwa seluruh perusahaan serta korporasi yang menggunakan air tanah wajib mengantongi izin penggunaan air tanah yang terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Peringatan tersebut disampaikan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mukomuko, Juni Kurnia Diana, SAP, saat menyampaikan imbauan di Mukomuko pada Minggu (12‑01‑2025).
“Air tanah yang digunakan perusahaan dan korporasi wajib memiliki izin. Sesuai aturan terbaru, perizinan penggunaan air tanah harus terintegrasi ke sistem perizinan online OSS,”tegas Aida

Kewajiban pengurusan izin penggunaan air tanah yang terintegrasi dengan sistem OSS merujuk pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Permen ESDM tersebut telah diundangkan pada tanggal 9 Desember 2024 dan berlaku bagi setiap badan usaha perorangan, perseroan, maupun korporasi yang memanfaatkan air tanah untuk kegiatan usaha.
“Permen ESDM terbaru yang mengatur tentang penggunaan air tanah dan perizinannya ini baru diterbitkan pada awal Desember 2024 lalu. Sudah diundangkan dan aturan ini diberlakukan untuk semua badan usaha,”ujar Aida Mahawani, S.Sos
DPMPTSP Mukomuko mengimbau seluruh pelaku usaha di Kabupaten Mukomuko yang menggunakan air tanah sebagai penunjang keberlangsungan usahanya segera melengkapi perizinan sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024. Menurut Juni Kurnia Diana, pengurusan izin merupakan bentuk kepatuhan hukum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh badan usaha pengguna air tanah.

“Kita daerah wajib mengingatkan ini kepada perusahaan, pengurusan izin sesuai yang ditegaskan aturan adalah sebuah kepatuhan. Aturan ini bersifat wajib dan mengikat bagi semua badan usaha pengguna air tanah,” jelasnya.
Dalam Permen ESDM tersebut, yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pihak‑pihak yang diwajibkan mengurus perizinan pengusahaan air tanah meliputi BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, badan usaha swasta, maupun perorangan yang memanfaatkan air tanah untuk kegiatan usahanya.
Bagi pelaku usaha industri yang menggunakan air tanah, juga diwajibkan menjaga daya dukung lingkungan di sekitar kawasan industri serta tidak melakukan pengambilan air tanah pada zona yang dilarang sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk melindungi ketersediaan sumber daya air tanah bagi masyarakat sekitar dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di Kabupaten Mukomuko.

Apabila perusahaan dan pelaku usaha mengabaikan kewajiban perizinan penggunaan air tanah, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin penggunaan air tanah. Kewenangan pengawasan perizinan serta pengusahaan air tanah ditetapkan kepada Gubernur, Bupati, maupun Walikota di masing‑masing daerah. (ADV/TH)






