MUKOMUKO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, UMKM, KopDes, kelompok tani, serta pemerintah daerah dalam rangka mempermudah pengurusan perizinan berbasis‑risiko melalui sistem OSS‑RBA. Kehadiran DPMPTSP menjadi pusat pelayanan yang memfasilitasi pendaftaran NIB, pemahaman LKPM, koordinasi ke OPD teknis, sosialisasi peraturan perizinan, serta pendampingan jemput bola ke desa‑desa.

Banyak warga dan pelaku usaha di Kabupaten Mukomuko, terutama yang berada di wilayah pedesaan, seringkali merasa bingung memahami alur perizinan usaha, syarat‑syarat teknis, cara mengakses sistem OSS‑RBA, kewajiban pelaporan LKPM, serta batas‑batas kewenangan masing‑masing OPD. Di sinilah fungsi DPMPTSP sangat penting, bukan hanya sebagai kantor penerima pengajuan izin, melainkan sebagai pendamping masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar sebelum menjalankan usahanya.
“DPMPTSP hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin warga Mukomuko tidak takut mengurus perizinan, kami bantu menjelaskan alur OSS‑RBA, NIB, LKPM, sekaligus mengkoordinasikan ke OPD‑OPD teknis agar pelaku usaha dapat memenuhi syarat‑syarat perizinan secara benar,”ungkap Kepala DPMPTSP Mukomuko Aida Mahawani, S.Sos

DPMPTSP Mukomuko terus melakukan sosialisasi, konsultasi perizinan, kunjungan ke desa‑desa, pelatihan pengisian OSS‑RBA, edukasi mengenai perbedaan antara NIB sebagai tanda pendaftaran usaha dengan pemenuhan syarat teknis perizinan dari instansi terkait. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tidak salah paham, mengira setelah mendapatkan NIB usahanya sudah sepenuhnya legal beroperasi.
Selain melayani pelaku usaha skala kecil, DPMPTSP juga berkoordinasi dengan perusahaan besar, termasuk perusahaan kelapa sawit, korporasi, dan investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Mukomuko. Setiap calon investor dibimbing untuk memahami kewajiban kemitraan, CSR, K3, penggunaan air tanah, lingkungan, adat‑istiadat setempat, serta pelaporan LKPM agar investasi yang masuk ke Bumi Mukomuko benar‑benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Elemen masyarakat, termasuk LP‑KPK, menilai peran DPMPTSP sebagai jembatan sangatlah strategis. Warga berharap pelayanan DPMPTSP tetap ramah, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat desa, serta tidak hanya fokus melayani investor besar saja, melainkan juga mengutamakan UMKM, KopDes, dan pelaku ekonomi kerakyatan. Masyarakat juga mendorong DPMPTSP untuk rutin menyampaikan informasi publik terkait perizinan, hambatan‑hambatan yang dialami pelaku usaha, serta hasil koordinasi lintas‑OPD agar dapat diketahui oleh warga Kabupaten Mukomuko.

Pengurus UMKM dan KopDes menyambut baik program jemput bola DPMPTSP, namun berharap pendampingan perizinan dapat berjalan berkelanjutan. Banyak pelaku usaha desa mengalami kendala keterbatasan akses internet, minimnya literasi administrasi, serta jarak ke kantor dinas, sehingga pendampingan langsung ke desa‑desa menjadi solusi nyata agar ekonomi kerakyatan desa dapat tumbuh secara legal dan berkelanjutan. (ADV/TH)





