Terkait Konflik Agraria, Gubernur: Bupati Mukomuko Jangan Tutup Mata

0
1,688 views
BARU

TRENDFOKUS.COM-Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada tanggal 21 Agustus 2023 di Bengkulu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyoroti peran sentral Bupati Mukomuko dalam pengajuan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dalam konteks konflik Agraria yang tengah berkecamuk di Desa Air Berau. Gubernur Rohidin secara tegas mengingatkan bahwa seluruh aspek terkait perizinan HGU menjadi wewenang yang melekat pada Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Rohidin memaparkan pentingnya rekomendasi dari Bupati Mukomuko dalam proses perpanjangan dan pengajuan HGU. Beliau menekankan bahwa tanpa adanya rekomendasi dari pihak Bupati, izin-izin terkait HGU tidak akan bisa diterbitkan. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses perijinan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan konsultasi dan pertimbangan yang matang terkait aspirasi masyarakat setempat.

Artinya, terbantahkan semua statement Sapuan Bupati Mukomuko, yang selalu lempar bola menyatakan tidak adanya wewenang Pemkab Mukomuko terkait perpanjangan HGU dan konflik yang terjadi selama ini.

Selain itu, Gubernur Rohidin juga memberikan jaminan atas dukungan penuhnya dalam menangani konflik Agraria yang melibatkan masyarakat Desa Air Berau dan PT. Daria Dharma Pratama Air Berau Estate (PT.DDP ABE). Dalam konteks ini, Gubernur berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata yang dapat membantu masyarakat desa dalam mencari solusi konflik yang telah berlarut-larut.

Dalam rangka mengatasi konflik tersebut, Gubernur Rohidin mengungkapkan janjinya untuk mengirim surat kepada Bupati Mukomuko, dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah. Dengan berfokus pada kolaborasi antara pemerintah desa, pihak perusahaan, dan masyarakat terkait, Gubernur berharap bahwa konflik Agraria ini dapat diredam dan diselesaikan dengan adil serta berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Desa Air Berau juga menaruh harapan penuh kepada Bupati Sapuan. Dalam pandangannya, pertemuan antara Bupati dengan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam konflik dapat menjadi jalan keluar yang adil dan produktif. Konflik ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan meskipun upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi belum ada kesepakatan yang berhasil dicapai. Melalui inisiatif Bupati Sapuan, diharapkan masalah ini dapat diatasi dengan cara yang adil dan seimbang.

Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci utama. Semua pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam rangka mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua stakeholder yang terlibat.

Redaktur : Toha Putra