MUKOMUKO – Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Namun sayangnya Pansus yang dilaksanakan DPRD Mukomuko tahun lalu hingga saat ini belum ada titik terang terkait konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan PT DDP tersebut.
Menurut anggota Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), bahkan tidak ada satu orang anggota DPRD Mukomuko dapil 3 yang bersuara saat terjadinya konflik.
Tentu ini menjadi pertanyaan bagi warga, pemerintah baik dari lembaga eksekutif dan legislatif seperti tutup mata atas kejadian konflik berkepanjangan ini.
” Sampai saat ini kami tidak mengetahui apa hasil Pansus DPRD Mukomuko. Apakah benar-benar memihak kemasyarakat atau malah mereka berpihak ke pihak oligarki yang menjajah rakyatnya, kami belum monitor perkembangannya,” ungkap Juni, anggota KMS.
Lebih herannya, ada dibeberapa media pihak PT DDP ABE pun tidak menganggap adanya konflik tersebut.
” Kok beraninya mereka menganggap tidak ada kejadian konflik tersebut? Apa mereka sudah tuli dan buta? Lantas siapa yang menugaskan security mereka kelahan HGU yang tidak lagi ada izinnya sehingga terjadi kontak fisik dengan para petani tersebut?,” tanya Juni.
Masih dilanjutkannya, bahkan Pemkab Mukomuko juga saat ini juga melakukan hal yang sama dengan pihak perusahaan.
Seolah tidak ada masalah dan menutup mata. Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan. Ada apa dengan pemerintah ini.
” Entah kesiapa lagi kami berlindung, kejadian ini tentu sangat mengiris dan melukai hati kami khususnya desa penyangga perusahaan tersebut. Bahkan sudah tumpah darah mereka masih menganggap tidak ada konflik,” pungkasnya. (Wisky)
