MUKOMUKO – Pertumbuhan jumlah proyek usaha dan Nomor Induk Bisnis (NIB) di Kabupaten Mukomuko terus meningkat, namun data daftar NIB saja belum mampu menggambarkan realitas penanaman modal di Bumi Mukomuko. Di sinilah peran penting Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai instrumen kunci untuk memetakan realisasi investasi, serapan tenaga kerja, kendala pelaku usaha, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan daerah.

LKPM merupakan laporan berkala yang wajib disampaikan pelaku usaha penanaman modal melalui sistem OSS‑RBA guna mencatat realisasi nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap, nilai produksi, kendala operasional, perubahan skala usaha, serta perkembangan proyek yang telah terdaftar. Dengan adanya data LKPM yang lengkap dan akurat, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui DPMPTSP dapat memetakan sektor‑sektor unggulan investasi, menentukan arah kebijakan pembinaan UMKM, menyalurkan bantuan modal kerja, merencanakan infrastruktur pendukung usaha, serta mengevaluasi iklim investasi daerah.
Banyak pelaku usaha di Mukomuko masih menganggap bahwa setelah mendapatkan NIB, seluruh kewajiban administrasi perizinan telah selesai. Padahal NIB hanyalah tanda terdaftarnya usaha pada sistem OSS‑RBA. Tanpa pelaporan LKPM secara berkala, Pemerintah Kabupaten Mukomuko hanya memiliki daftar nama‑nama proyek usaha, tanpa mengetahui apakah proyek tersebut benar‑benar beroperasi, menyerap tenaga kerja, mengalami kendala permodalan, terhambat akses pasar, atau bahkan sudah berhenti beroperasi. Hal ini berisiko membuat data investasi daerah menjadi angka statis yang tidak dapat dijadikan dasar penyusunan program pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
“Pemetaan investasi Kabupaten Mukomuko tidak bisa hanya mengandalkan jumlah NIB. Kita membutuhkan data realisasi investasi dari LKPM agar pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi riil setiap proyek usaha, menentukan sektor unggulan, serta memberikan pembinaan yang tepat kepada pelaku usaha,”ungkap Kepala DPMPTSP Mukomuko Aida Mahawani, S.sos

DPMPTSP Kabupaten Mukomuko berperan aktif melakukan sosialisasi, edukasi, serta imbauan kepada seluruh pelaku usaha untuk mengecek status kewajiban LKPM masing‑masing akun OSS‑RBA. Tidak semua pelaku usaha wajib melaporkan LKPM; kewajiban pelaporan disesuaikan skala usaha, status penanaman modal, serta ketentuan BKPM. Usaha skala kecil umumnya melaporkan LKPM setiap semester, sedangkan usaha menengah dan besar melaporkan secara triwulan, sedangkan usaha mikro perlu dikonfirmasi status kewajiban melalui akun OSS‑RBA atau konsultasi langsung ke DPMPTSP Mukomuko.
Melalui program jemput bola, sosialisasi ke desa‑desa, pendampingan KopDes, kelompok tani, dan UMKM desa, DPMPTSP Mukomuko berupaya membantu pelaku ekonomi kerakyatan desa memahami tata cara pengisian LKPM. Banyak pelaku usaha desa memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kuliner, kerajinan, dan jasa, namun seringkali terhambat keterbatasan akses internet, minimnya pemahaman administrasi perizinan, serta keterbatasan tenaga pengurus sehingga melewatkan kewajiban pelaporan LKPM.

Masyarakat Kabupaten Mukomuko, termasuk elemen LP‑KPK, menilai bahwa pemetaan investasi berbasis LKPM sangat penting untuk mengawal anggaran daerah serta memastikan program pembinaan UMKM tidak salah sasaran. Warga berharap DPMPTSP bersama OPD teknis melakukan verifikasi lapangan berkala guna mencocokkan data LKPM dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, masyarakat mendesak evaluasi terhadap NIB yang sudah tidak aktif beroperasi, sehingga data investasi Kabupaten Mukomuko tetap valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pengurus UMKM dan KopDes menyambut baik sosialisasi LKPM, namun berharap pendampingan pengisian laporan ini berjalan berkelanjutan, bukan hanya imbauan sesaat. Pelaku usaha desa membutuhkan bimbingan langsung agar dapat mengisi LKPM dengan benar, mencatat kendala‑kendala usahanya, sehingga kendala tersebut dapat terdeteksi lebih awal dan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dengan demikian, LKPM tidak hanya berfungsi sebagai laporan administrasi, melainkan menjadi media aspirasi pelaku usaha untuk menyampaikan hambatan‑hambatan operasional usahanya kepada pemerintah daerah. (ADV/TH)






