MUKOMUKO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko terus berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, mudah diakses, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat serta pelaku usaha di wilayah Kabupaten Mukomuko. Salah satu langkah besar yang sedang dikembangkan adalah penyusunan konsep pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP).

MPP merupakan wadah penyatuan seluruh layanan perizinan, non‑perizinan, administrasi kependudukan, layanan sosial, layanan perbankan, layanan kesejahteraan masyarakat, serta berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam satu lokasi pelayanan. Melalui MPP, warga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu berpindah‑pindah ke banyak kantor dinas untuk mengurus berbagai dokumen administrasi maupun perizinan.
Dengan adanya konsep MPP ini, DPMPTSP Kabupaten Mukomuko berharap tercipta integrasi pelayanan antar‑Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan lembaga mitra layanan. Hal ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi daerah, peningkatan kepuasan masyarakat, serta percepatan realisasi investasi di Kabupaten Mukomuko.

“Kami sedang menyusun konsep pembentukan MPP agar seluruh pelayanan publik di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan secara terpadu, mudah, transparan, cepat, dan terukur kinerjanya. MPP menjadi salah satu kunci agar masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang prima,” [Draf Kutipan, harap dikonfirmasi ke Kepala DPMPTSP Mukomuko sebelum publikasi]
Pembentukan MPP tentu membutuhkan sinergi kuat dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dukungan anggaran, ketersediaan gedung / lokasi MPP, penempatan petugas pelayanan dari masing‑masing OPD, penyusunan SOP pelayanan, standar antrean, sistem monitoring kepuasan masyarakat, serta sosialisasi kepada seluruh instansi yang akan bergabung di dalam MPP.
Selain fokus pada pembentukan MPP, DPMPTSP Mukomuko juga terus mengoptimalkan pelayanan OSS‑RBA, NIB, LKPM, serta pengawasan perizinan usaha agar seluruh sistem pelayanan perizinan dapat berjalan seiring dengan pelayanan administrasi masyarakat.

Harapan Masyarakat dan Pengusaha Masyarakat Kabupaten Mukomuko berharap konsep MPP ini tidak hanya berhenti pada perencanaan konsep, melainkan segera terealisasi dengan lokasi strategis, jam pelayanan yang jelas, petugas yang responsif, serta mekanisme pengaduan pelayanan publik yang berfungsi maksimal. Kehadiran MPP diharapkan mampu mengurangi biaya‑biaya administrasi, memperpendek alur birokrasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.






