Home / DAERAH / Perusahaan Nakal Hati‑hati ! Mukomuko Perketat Pengawasan Melalui Sistem OSS‑RBA

Perusahaan Nakal Hati‑hati ! Mukomuko Perketat Pengawasan Melalui Sistem OSS‑RBA

MUKOMUKO – Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui DPMPTSP mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha, perusahaan, dan UMKM yang terdaftar di sistem OSS‑RBA. Langkah ini diambil guna mencegah penyimpangan perizinan, NIB fiktif, ketidakpemenuhan syarat teknis perizinan, serta kelalaian kewajiban pelaporan LKPM yang berpotensi merugikan masyarakat, lingkungan, dan iklim investasi daerah.

Maraknya pelaku usaha yang hanya fokus mendaftarkan Nomor Induk Bisnis (NIB) di sistem OSS‑RBA tanpa memenuhi persyaratan teknis dari dinas‑dinas terkait menjadi perhatian serius DPMPTSP Kabupaten Mukomuko. Banyak usaha sudah tercatat memiliki NIB, namun belum memenuhi syarat lingkungan, kesehatan, tata ruang, keamanan lokasi usaha, standar operasional, serta kewajiban melaporkan realisasi investasi melalui LKPM. Apabila hal ini dibiarkan, maka sistem perizinan berbasis risiko tidak akan berjalan maksimal, bahkan dapat dimanfaatkan oleh oknum perusahaan nakal untuk beroperasi tanpa pengawasan yang memadai.

DPMPTSP Mukomuko menegaskan bahwa keberadaan NIB bukan berarti usaha sudah sepenuhnya legal dan bebas beroperasi. NIB hanyalah bukti pendaftaran usaha di sistem OSS‑RBA, sedangkan verifikasi syarat‑syarat teknis tetap menjadi kewenangan OPD‑OPD teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, PU‑Penataan Ruang, Disperindagkop, serta instansi vertikal terkait. Oleh karena itu, sinergi lintas‑OPD menjadi kunci utama dalam melakukan pengecekan, verifikasi lapangan, evaluasi status NIB, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang‑undangan.

“Kita harus waspada terhadap oknum‑oknum perusahaan yang memanfaatkan sistem OSS‑RBA hanya untuk mendapatkan NIB, namun tidak memenuhi kewajiban‑kewajiban perizinan. Pengawasan pasca‑izin harus diperkuat, agar sistem perizinan berbasis risiko dapat melindungi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang jujur,” (Draf kutipan, wajib dikonfirmasi kepada Kepala DPMPTSP Mukomuko sebelum dipublikasikan)

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui DPMPTSP berkomitmen tetap mendukung pelaku usaha, UMKM, KopDes, kelompok tani, dan ekonomi kerakyatan desa untuk mendapatkan kemudahan perizinan. Namun, kemudahan akses OSS‑RBA tidak berarti pelaku usaha bebas dari tanggung jawab hukum, kewajiban pelaporan LKPM, pemenuhan syarat teknis, serta pengawasan masyarakat. Pelaku usaha yang jujur dan taat aturan tetap akan mendapatkan pendampingan, sedangkan oknum perusahaan nakal yang melanggar peraturan harus dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Elemen masyarakat, termasuk LP‑KPK, menyambut baik langkah DPMPTSP Mukomuko untuk memperketat pengawasan sistem OSS‑RBA. Warga berharap verifikasi lapangan dilakukan secara merata, transparan, dan berkelanjutan, tidak hanya terhadap UMKM kecil, tetapi juga terhadap perusahaan‑perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mukomuko. Masyarakat juga mendesak evaluasi terhadap NIB‑NIB yang sudah tidak beroperasi, fiktif, atau melanggar syarat perizinan agar data investasi daerah tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengurus UMKM dan KopDes menyatakan bahwa pengawasan yang adil justru melindungi pelaku usaha kecil dari persaingan tidak sehat oleh oknum perusahaan nakal. Dengan adanya pengawasan pasca‑izin, pelaku usaha yang taat aturan akan mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan pelanggaran‑pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, serta merugikan masyarakat dapat dicegah sejak dini. Program jemput bola, sosialisasi OSS‑RBA, pendampingan LKPM, dan edukasi syarat teknis perizinan harus tetap berjalan agar pelaku usaha desa tidak salah paham terhadap sistem perizinan berbasis risiko. (ADV/TH)