Beranda / DAERAH / LKPM Menjadi Kunci Pemetaan Investasi Mukomuko , DPMPTSP Tekankan Kepatuhan Pelaporan

LKPM Menjadi Kunci Pemetaan Investasi Mukomuko , DPMPTSP Tekankan Kepatuhan Pelaporan

MUKOMUKO – Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bukan sekadar kewajiban administrasi pelaku usaha, melainkan instrumen utama pemetaan realisasi investasi di Kabupaten Mukomuko. Hal ini ditekankan DPMPTSP Kabupaten Mukomuko guna memastikan data investasi daerah akurat, sehingga Pemkab Mukomuko dapat menyusun kebijakan pembinaan UMKM, KopDes, ekonomi kerakyatan desa, infrastruktur pendukung usaha, serta pengawasan iklim investasi secara tepat sasaran.

Banyak pelaku usaha masih mengira bahwa setelah mendapatkan Nomor Induk Bisnis (NIB) melalui sistem OSS‑RBA, seluruh kewajiban perizinan telah selesai. Padahal, pelaporan LKPM menjadi tahap penting untuk mencatat apakah investasi yang telah terdaftar benar‑benar terealisasi, berapa nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang diserap, kendala operasional usaha, perkembangan produksi, serta potensi pengembangan usaha di wilayah Kabupaten Mukomuko. Tanpa data LKPM yang lengkap dan tepat waktu, pemetaan investasi daerah hanya mengandalkan angka NIB di sistem OSS‑RBA, yang belum tentu mencerminkan kondisi nyata lapangan.

“LKPM adalah kunci pemetaan investasi Mukomuko. Apabila pelaku usaha tidak melaporkan LKPM, maka pemerintah daerah kesulitan mengetahui apakah investasi tersebut berjalan, menyerap tenaga kerja lokal, atau justru mengalami kendala sehingga membutuhkan pembinaan dan koordinasi lintas‑OPD,” jelas Kepala DPMPTSP Mukomuko Aida Mahawani, S.Sos

DPMPTSP Mukomuko menjelaskan bahwa kewajiban pelaporan LKPM disesuaikan dengan skala usaha, jenis penanaman modal, serta ketentuan BKPM. Tidak semua pelaku usaha wajib melaporkan LKPM, sehingga pelaku usaha harus masuk ke akun OSS‑RBA masing‑masing untuk mengecek status kewajiban pelaporan. DPMPTSP juga terus melakukan sosialisasi, konsultasi, pendampingan jemput bola ke desa‑desa, edukasi pengisian LKPM, serta koordinasi dengan pelaku usaha besar, perusahaan sawit, UMKM, KopDes, kelompok tani, dan pelaku ekonomi kerakyatan agar tidak melewatkan batas waktu pelaporan.

Data LKPM yang akurat sangat bermanfaat bagi Pemkab Mukomuko untuk menyusun prioritas pembangunan, menentukan program bantuan modal kerja, pelatihan kewirausahaan, pengembangan pasar produk lokal, peningkatan infrastruktur desa, serta evaluasi terhadap perusahaan yang sudah tidak beroperasi atau fiktif. Dengan demikian, iklim investasi di Bumi Mukomuko dapat berjalan sehat, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat lokal.

Elemen masyarakat, termasuk LP‑KPK, menyambut baik penekanan DPMPTSP terhadap kepatuhan pelaporan LKPM. Warga berharap data pemetaan investasi berdasarkan LKPM dapat dikomunikasikan secara transparan kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kinerja pelaku usaha besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mukomuko. Masyarakat juga mendorong DPMPTSP untuk terus mendampingi pelaku usaha desa yang minim literasi administrasi agar tidak terjatuh dalam pelanggaran kewajiban pelaporan akibat ketidaktahuan.

Pengurus UMKM dan KopDes menilai bahwa pendampingan pengisian LKPM harus berkelanjutan, bukan hanya dilakukan menjelang batas waktu pelaporan. Banyak pelaku usaha desa fokus menjalankan produksi dan pemasaran produk, sehingga seringkali lupa atau kesulitan melengkapi administrasi pelaporan. Melalui pendampingan rutin, pelaku usaha desa dapat ikut berkontribusi pada pemetaan investasi daerah sekaligus mendapatkan perhatian pembinaan dari pemerintah daerah. (ADV/TH)