MUKOMUKO— Waktu terus berlalu, penderitaan rakyat makin menumpuk. Sudah lebih dari satu bulan berlalu sejak harga gas LPG 3 kilogram merokok tak terkendali dan persediaannya menghilang dari peredaran. Setiap hari keluhan membanjiri, tuntutan disampaikan, seruan keras dilontarkan, bahkan sampai dipanggil nama Bupati Choirul Huda agar turun tangan. Namun jawaban yang didapat tetap sama: diam, membisu seribu bahasa, seolah tak tahu apa yang terjadi di wilayahnya sendiri. Rakyat kecewa berat: Pemkab lebih memilih bungkam daripada selamatkan nyawa dapur rakyatnya.
Lebih Dari 30 Hari: Harga Naik Berlipat, Barang Hilang Ditelan Bumi
Selama lebih sebulan terakhir, kondisi di seluruh kecamatan di Kabupaten Mukomuko makin parah tak membaik:
Harga: Dari batas resmi Rp22.000–Rp25.000 per tabung, kini menetap di angka Rp40.000–Rp55.000, bahkan di pelosok tembus Rp60.000 — naik hampir dua kali lipat!
Persediaan: Sulit dicari, langka parah. Warga harus berkeliling berjam-jam, berjalan jauh, bahkan sampai ke luar desa baru mungkin dapat — persis seperti “ditelan bumi”, tak terlihat batang hidungnya di warung-warung sekitar.
Penderitaan: Ibu rumah tangga pusing tujuh keliling, uang belanja habis cuma untuk gas, banyak yang terpaksa kembali pakai kayu bakar lagi demi hemat biaya.
“Sudah lewat satu bulan lebih Pak! Dulu kami sabar bilang ‘nanti diperbaiki’, ‘masih proses’. Sekarang sudah sebulan lebih, malah makin parah. Harga makin tinggi, barang makin susah. Pemkab tahu ini semua, tapi kenapa tak pernah buka mulut? Apakah suara kami tak sampai ke telinga mereka?” keluh Ibu Asni, warga Kecamatan XIV Koto yang sudah lama mengeluh.
Padahal peraturan pemerintah pusat sudah tegas: Kuota cukup, harga subsidi aman sampai akhir tahun 2026, tidak ada kenaikan resmi. Artinya: semua kekacauan ini murni permainan oknum pedagang, ditambah kelalaian dan ketidakpedulian Pemkab Mukomuko.
Maksud Di Balik Kebisuan ini Apa?
Masyarakat makin bertanya-tanya penuh kecurigaan:
Apakah Pemkab tak tahu kondisi rakyatnya? Mustahil! Berita ini sudah tersebar luas, bahkan jadi topik utama pembicaraan di mana-mana.
Apakah tak punya kuasa menertibkan? Salah besar! UU dan wewenang Pemkab sangat jelas: wajib atur harga, awasi distribusi, tindak tegas pelanggar.
Apakah diam ini tanda sengaja membiarkan? Atau bahkan ada oknum di dalam yang ikut menikmati keuntungan besar dari permainan gas ini?
“Diamnya pejabat di tengah penderitaan rakyat sama saja dengan menyetujui penindasan. Kalau tidak setuju, pasti bertindak. Kalau tahu tapi tak jawab, tak perbaiki, berarti mereka lebih sayang kepentingan segelintir orang daripada nasib ribuan keluarga Mukomuko,” tegas Yon perwakilan tokoh masyarakat.
Juga disampaikan salah satu akun Facebook atas nama “Denyan Saputra Saputra”, “Aku juga heran di rewangi Rono Rene kalungan gas kok Yo kosong Kabeh giliran Eneng regone kebangeten..
Tolong deh dinas terkait …kasihan masyarakat kecil..urusan gas melon suwe suwe melok mumet
UU Tegas Diam Pemkab = Lalai Tugas Berat
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah & UU Perdagangan:
Mengawasi harga dan kelancaran barang pokok adalah tugas utama dan wajib Pemkab
Membiarkan harga melanggar aturan, langka berkepanjangan, dan rakyat menderita — termasuk kategori kelalaian tugas berat
Diam saat wajib bicara dan wajib bertindak — bisa dituntut pertanggungjawaban jabatan bahkan hukum pidana.
Teguran Terakhir: Jangan Sampai Kebisuan ini Hancurkan Segalanya
Pesan tegas rakyat Mukomuko untuk Bupati Choirul Huda dan seluruh jajaran Pemkab:
“Sudah cukup kami menunggu lebih dari sebulan. Sudah cukup kami menahan kesabaran. Kalian memilih membisu? Kami artikan: KALIAN TIDAK PEDULI, KALIAN LALAI, KALIAN TIDAK LAYAK MEMIMPIN KAMI.
Kalian diam saja? Nanti kami yang akan bicara dengan cara lain. Kami laporkan ke atas, kami tuntut pertanggungjawaban, kami buka semuanya. Ingat: Pejabat yang diam saat rakyatnya menangis dan menderita — nama buruknya akan tercatat selamanya, dan pertanggungjawaban di hadapan rakyat maupun Allah SWT jauh lebih berat dari apa yang kalian bayangkan.
Buka suara sekarang! Tindak sekarang! Atau tetap membisu sampai akhir, dan terima segala konsekuensinya.”
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Mukomuko masih tetap bungkam seribu bahasa, seolah tak peduli bahwa dapur ribuan rumah tangga di wilayahnya nyaris padam sepenuhnya. (Red)
