Beranda / DAERAH / Dorong Ekonomi Kerakyatan Desa, DPMPTSP Mukomuko Gunakan Program Jemput Bola Dampingi Legalitas KopDes dan UMKM

Dorong Ekonomi Kerakyatan Desa, DPMPTSP Mukomuko Gunakan Program Jemput Bola Dampingi Legalitas KopDes dan UMKM

MUKOMUKO – Pemerintah Kabupaten Mukomuko melaluiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berupaya membangkitkan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Salah satu langkah nyata yang dijalankan adalah program “Jemput Bola”, di mana petugas DPMPTSP turun langsung ke desa‑desa guna memberikan pendampingan legalitas usaha bagi Koperasi Desa (KopDes), kelompok tani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini kesulitan mengurus administrasi perizinan, NIB, OSS‑RBA, serta pemahaman kewajiban LKPM.

Banyak pelaku usaha desa di Kabupaten Mukomuko memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kuliner, kerajinan, jasa perdagangan, dan pariwisata desa. Namun, mayoritas pengurus KopDes dan pelaku UMKM desa sering terhambat oleh keterbatasan akses informasi, keterbatasan internet, minimnya pemahaman terhadap alur birokrasi perizinan, serta kesulitan melengkapi dokumen‑dokumen legalitas usaha. Akibatnya, meskipun semangat warga desa untuk berusaha sudah tinggi, potensi ekonomi kerakyatan tersebut belum dapat dimaksimalkan, termasuk akses terhadap bantuan modal kerja, program pembinaan pemerintah, pengadaan barang jasa, serta pemasaran produk unggulan desa.

Melalui konsep pelayanan jemput bola, tim DPMPTSP Mukomuko mendatangi lokasi desa untuk melakukan sosialisasi sekaligus konsultasi langsung kepada pengurus KopDes, ketua kelompok tani, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM. Dalam kegiatan turun‑ke‑desa tersebut, petugas DPMPTSP melakukan identifikasi kendala administrasi, pengecekan kelengkapan dokumen, penjelasan tata cara pengajuan Nomor Induk Bisnis (NIB) lewat sistem OSS‑RBA, pemahaman rekomendasi teknis dari OPD terkait, serta edukasi pentingnya pelaporan LKPM agar realisasi usaha desa dapat tercatat secara resmi di data investasi Kabupaten Mukomuko.

“Kami hadir ke desa‑desa agar warga tidak harus bolak‑balik ke kantor DPMPTSP hanya untuk bertanya alur perizinan. Program jemput bola ini menjadi wujud pelayanan publik yang pro‑aktif, sehingga KopDes dan UMKM desa dapat segera memiliki legalitas usaha yang kuat, berpeluang menerima dukungan program pemerintah, dan mampu menumbuhkan perekonomian desa secara mandiri,” Kepala DPMPTSP Aida Mehawani, S.Sos

DPMPTSP Mukomuko menegaskan bahwa kepemilikan NIB melalui OSS‑RBA merupakan langkah awal legalitas usaha, bukan berarti seluruh syarat teknis telah terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pendampingan jemput bola, tim DPMPTSP juga mengarahkan KopDes dan UMKM desa untuk berkonsultasi kepada OPD teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PU‑Penataan Ruang, Disperindagkop, dan Disparpora sesuai bidang usahanya. Hal ini penting agar usaha desa beroperasi secara aman, ramah lingkungan, memenuhi standar kesehatan, ketertiban umum, serta tidak merugikan warga sekitar lokasi usaha.

Pengurus KopDes dan pelaku UMKM desa menyambut baik adanya program jemput bola DPMPTSP Mukomuko. Menurut mereka, pendampingan langsung di desa sangat membantu pengurus koperasi dan pelaku usaha yang kurang memahami administrasi perizinan. Dengan adanya bimbingan dari petugas DPMPTSP, para pelaku usaha desa dapat mengetahui dokumen apa saja yang harus dilengkapi, cara mengisi data usaha di sistem OSS‑RBA, status kewajiban LKPM, serta syarat‑syarat rekomendasi teknis sebelum usaha benar‑benar beroperasi secara penuh.


Masyarakat Kabupaten Mukomuko, termasuk elemen LP‑KPK, berharap program jemput bola ini dapat berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya dilaksanakan pada satu atau dua kunjungan sosialisasi saja. Warga mendesak agar DPMPTSP Mukomuko dapat melakukan jadwal rutin kunjungan ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Mukomuko, melakukan pendampingan lanjutan hingga dokumen legalitas terpenuhi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap KopDes dan UMKM desa yang sudah dibina. Selain itu, warga berharap adanya monitoring agar usaha‑usaha desa yang sudah memiliki NIB tetap memenuhi syarat‑syarat teknis perizinan dan rutin melaporkan LKPM.

Penting untuk dipahami bahwa legalitas KopDes juga melibatkan Dinas Koperasi UMKM serta Kemenkumham untuk pengesahan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, DPMPTSP Mukomuko selaku dinas penanaman modal berperan mendampingi perizinan usaha, sedangkan pengesahan badan hukum koperasi tetap harus dikonfirmasi kepada instansi berwenang agar status hukum KopDes benar‑benar sah dan dapat digunakan untuk mengakses berbagai program kemitraan, modal kerja, serta pengadaan barang jasa pemerintah. (ADV/TH)