MUKOMUKO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko melakukan terobosan pelayanan publik melalui program “jemput bola” guna mempercepat proses legalitas usaha desa, khususnya Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Langkah turun‑ke‑desa ini menjadi bukti nyata komitmen DPMPTSP Mukomuko dalam mendorong kebangkitan ekonomi kerakyatan, memudahkan masyarakat desa memenuhi persyaratan administrasi perizinan, serta mempercepat pengurusan Nomor Induk Bisnis (NIB), rekomendasi teknis, dokumen legalitas usaha, dan pendampingan sistem OSS‑RBA.

KopDes Merah Putih merupakan koperasi desa yang bergerak mengelola potensi ekonomi masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi warga, keberadaan legalitas yang lengkap sangat dibutuhkan agar KopDes dapat mengakses program‑program bantuan pemerintah, mengajukan pinjaman modal kerja, mengikuti pengadaan barang dan jasa, memasarkan produk unggulan desa, serta melaporkan realisasi usahanya melalui LKPM. Tanpa dokumen legalitas yang sah, potensi ekonomi desa seringkali terhambat meskipun warga sudah memiliki semangat dan modal sosial yang kuat untuk berjuang membangun kesejahteraan bersama.
Melalui konsep pelayanan jemput bola, petugas DPMPTSP Mukomuko turun langsung ke lokasi desa untuk melakukan pendampingan verifikasi administrasi, identifikasi kendala‑kendala perizinan, menjelaskan alur pengurusan NIB, menyampaikan persyaratan rekomendasi dari OPD‑OPD teknis, memberikan edukasi terkait kewajiban pelaporan LKPM, serta mendampingi pengurus KopDes Merah Putih dalam memahami mekanisme sistem perizinan berbasis‑risiko OSS‑RBA. Pendampingan ini diharapkan mampu memangkas jarak birokrasi antara masyarakat desa dengan dinas perizinan, sehingga warga tidak harus berulang‑ulang datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Mukomuko.

“Kami hadir ke desa untuk mendampingi KopDes Merah Putih agar proses legalitas usahanya berjalan lebih cepat. Program jemput bola ini merupakan wujud pelayanan publik yang pro‑aktif, supaya ekonomi kerakyatan desa dapat segera berjalan secara legal, kuat, dan berdaya saing,”jelas Kepala DPMPTSP Mukomuko Aida Mahawani, S.Sos
Dalam kunjungan turun‑ke‑desa tersebut, tim DPMPTSP juga melakukan dialog bersama pengurus KopDes Merah Putih, tokoh masyarakat, aparatur desa, serta warga setempat guna memetakan kendala‑kendala yang dihadapi koperasi desa. Beberapa kendala yang sering dijumpai koperasi desa antara lain ketidakpahaman pengurus terhadap alur administrasi perizinan, kelengkapan akta koperasi, pengesahan badan hukum, NPWP koperasi, domisili usaha, persyaratan rekomendasi teknis dari Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta kesiapan pengurus dalam mengelola administrasi usaha secara berkelanjutan.
DPMPTSP Mukomuko berharap pendampingan legalitas KopDes Merah Putih dapat menjadi contoh bagi koperasi‑koperasi desa lain di wilayah Kabupaten Mukomuko. Semakin banyak KopDes yang memiliki kelengkapan legalitas usaha, semakin besar peluang masyarakat desa untuk menerima dukungan program pemerintah, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan warga, serta menumbuhkan perekonomian desa secara mandiri.

Meskipun program jemput bola dinilai positif oleh masyarakat desa, warga berharap pendampingan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan hanya pada satu kunjungan kunjungan saja. Pengurus KopDes Merah Putih juga membutuhkan pendampingan lanjutan hingga seluruh dokumen legalitas benar‑benar terbit, termasuk monitoring realisasi NIB, rekomendasi OPD teknis, pelatihan administrasi koperasi, pendampingan pelaporan LKPM, serta evaluasi kendala yang muncul di tahap pelaksanaan usaha. (ADV/TH)






