MUKOMUKO.TRENDFOKUS,COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mukomuko tentang Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan RKUA-PPAS APBD TA 2024 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan RKUA-PPAS ABPD TA 2024 bertempat di Gedung Serba Guna DPRD Kabupaten Mukomuko, Senin(31/07).
‘’Dari materi jadwal kegiatan jelang masa sidang ini sudah sesuai jadwa, walau dalam pembahasan agak sedikit a lot, namun alhamdulilah selesai juga sesuai dengan target yang telah kita tentukan,”ungkap Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini, SE.
Dijelaskan Ketua DPRD Mukomuko M. Ali Saftaini,SE menyampaikan bahwa, sesuai amanat Pasal 90 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2029, bahwasanya kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (1), kepada DPRD paling lambat minggu kedua Bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.
“Jika mengacu regulasi yang ada bahwa, penyampaian KUA dan PPAS dilaksanakan pada hari ini telah memenuhi syarat dan perlu diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada pemerintah daerah. Karena penyampaian KUA dan PPAS tergolong cepat, dan membuktikan pemerintah daerah bersungguh-sungguh di dalam pembangunan daerah Tahun 2024,” tutur Ali Saftaini dipersidangan.
Sementara dalam pidato pengantar nota keuangan KUA-PPAS yang dibacakan Wakil Bupati Mukomuko, Wasri menyampaikan, pemerintah daerah akan semaksimal mungkin mewujudkan segala cita-cita atau visi dan misi yang dicapai dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Adapun KUA T.A 2024 menjabarkan anggaran program kegiatan yang berdasarkan RKPD Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Mengingat tahun tersebut merupakan tahun transisi pemilihan serentak dan menuju kebijakan periode masa jabatan yang sama setiap kepala daerah di Indonesia.
“Kebijakan yang dirumuskan kita tuangkan dalam satu dokumen perencanaan yaitu KUA dan PPAS, sehingga dapat diketahui berbagai program kegiatan sebagai wujud cita-cita yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan amanah atau mandat yang diberikan oleh negara, sehingga selesai pada target waktu atau masa yang telah ditentukan dalam rangka memenuhi prinsip pembangunan yang berkelanjutan,” tutur Wasri. (TH/ADV)
