TRENDFOKUS.COM-Desa Air Berau, 15 November 2023 – Pemerintahan Desa Air Berau mengeluarkan surat resmi yang menyoroti beberapa isu krusial terkait aktivitas PT. DDP Air Berau Estate di wilayah tersebut. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan melalui surat tersebut:
1. **Penolakan Usulan Lokasi Lahan Plasma PT. DDP ABE:**
Pemerintahan Desa Air Berau menegaskan penolakan terhadap usulan lokasi lahan plasma PT. DDP ABE terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah mereka. Poin ini mencerminkan keberpihakan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
2. **Permohonan Tidak Melakukan Aktivitas yang Merugikan:**
Pemdes Air Berau mengajukan permohonan kepada seluruh pihak terkait, termasuk PT. DDP ABE, untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan masyarakat selama proses penyelesaian konflik agraria. Langkah ini diambil guna menciptakan kondisi damai selama pembahasan.
3. **Permohonan Informasi Terkait Izin PT. DDP:**
Desa Air Berau meminta informasi lebih lanjut terkait izin yang dimiliki oleh PT. DDP ABE di wilayah mereka. Poin ini mencerminkan transparansi dan kebutuhan pemahaman menyeluruh terkait dampak aktivitas perusahaan.
4. **Permohonan Evaluasi Ulang Izin-izin PT. DDP ABE:**
Pemdes Air Berau mengajukan permohonan kepada instansi terkait, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Provinsi Bengkulu, dan Bupati Mukomuko, untuk melakukan evaluasi ulang terhadap izin-izin yang diberikan kepada PT. DDP ABE. Tujuan utamanya adalah memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan keadilan bagi masyarakat setempat.
Surat resmi ini ditujukan kepada beberapa pihak, termasuk Bapak/Ibu Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Mukomuko, Kepala Kepolisian Resor Mukomuko, dan Ketua Pansus Terkait Konflik Agraria DPRD Mukomuko.
Pemerintahan Desa Air Berau berharap agar surat ini dapat menjadi dasar diskusi terbuka untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria ini. (Red)
