MUKOMUKO – Fenomena remaja yang diduga memanfaatkan area sekitar Rumah Adat Kabupaten Mukomuko untuk berkumpul dan mengonsumsi miras menjadi keresahan serius warga serta pendamping rehabilitasi sosial. Berdasarkan pemantauan Weri Tri Kusumaria, S.H., MH. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak (PRSA) Kabupaten Mukomuko, lokasi yang teramati mulai dari sekitar Gedung PKK hingga area Rumah Adat Kabupaten Mukomuko, di mana terlihat remaja bahkan anak‑anak di bawah umur berkumpul untuk mengonsumsi miras.
Weri Tri Kusumaria menyayangkan hal tersebut, mengingat Rumah Adat adalah simbol budaya daerah yang seharusnya dijaga martabatnya, bukan dijadikan tempat berkumpul pesta miras apalagi melibatkan anak‑anak di bawah umur yang masih membutuhkan perlindungan khusus.
“Sungguh sangat memprihatinkan jika Rumah Adat yang merupakan simbol budaya Kabupaten Mukomuko dimanfaatkan remaja untuk berkumpul dan mengonsumsi miras. Apalagi jika yang terlibat adalah anak‑anak di bawah umur. Kami berharap Satpol PP, Disperindag, Dinsos, Dinas Kebudayaan serta Polres Mukomuko meningkatkan patroli rutin di area Komplek Pemkab, Gedung PKK dan Rumah Adat, menindak tegas penjual yang memasok miras kepada anak‑anak, serta melakukan pendampingan rehabilitasi bagi yang terjerumus,” ujarnya.
Weri juga menambahkan permintaan kepada Bupati Mukomuko untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Satpol PP. Menurut beliau, apabila terbukti Kepala Dinas Satpol PP belum serius dan tidak mampu menjaga ketertiban di sekitar Komplek Pemkab sendiri, sebaiknya dilakukan penataan jabatan guna menempatkan pejabat yang lebih serius dalam menjalankan tugas penegakan Perda serta pengawasan kamtibmas.
“Kalau memang Kepala Dinas Satpol PP belum serius dan tidak mampu menjaga ketertiban di sekitar Komplek Pemkab sendiri, mendingan dilakukan penataan agar ada yang lebih serius bekerja demi ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut Weri menyampaikan pandangannya bahwa apabila Satpol PP selaku penegak Perda terbukti abai dalam penertiban di kawasan Pemda, hal tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Undang‑Undang ASN dan peraturan disiplin ASN yang berlaku. Namun beliau menegaskan hal itu baru berlaku setelah terverifikasi secara resmi adanya kelalaian tugas, bukan sekadar dugaan saja.
Warga menilai pengawasan di kawasan tersebut perlu diperkuat, karena lokasi tersebut berada di pusat kompleks perkantoran Pemkab Mukomuko yang seharusnya menjadi teladan ketertiban. Sebelumnya Satpol PP Mukomuko telah melaksanakan operasi penertiban miras di Kecamatan Penarik dan lokasi lain serta menyita puluhan liter tuak. Namun warga berharap patroli di area Rumah Adat dan Gedung PKK dilakukan secara berkelanjutan bukan hanya sesaat saja.
“Warga berharap patroli di sekitar Rumah Adat dan Gedung PKK Mukomuko berjalan berkelanjutan. Meskipun Satpol PP sudah melakukan penertiban miras di Penarik dan lokasi lain, kawasan pusat perkantoran Pemkab yang seharusnya jadi teladan ketertiban ini dinilai perlu pengawasan lebih lanjut,” harap perwakilan warga.
Selain itu, Weri dan warga meminta agar instansi terkait menyusun program pencegahan berkelanjutan untuk generasi muda, melibatkan sekolah, orang tua, tokoh masyarakat serta Dinsos guna mencegah semakin banyaknya remaja dan anak‑anak terjerumus konsumsi miras. Mereka juga berharap Forkopimda Mukomuko menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyusun jadwal patroli rutin di kawasan Komplek Pemkab, Gedung PKK dan Rumah Adat. (Red)
