MUKOMUKO – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko sangat bergantung pada keberhasilan pemenuhan target investasi daerah. Meskipun ribuan proyek usaha telah terdaftar melalui sistem OSS‑RBA dan Nomor Induk Bisnis (NIB), hal itu belum menjamin realisasi investasi berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, Pemkab Mukomuko melalui DPMPTSP, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta DPRD, diminta bekerja keras agar target investasi daerah dapat tercapai pada tahun 2026.

Banyak pelaku usaha sudah mendaftarkan NIB, namun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, mulai dari pemenuhan syarat‑syarat teknis perizinan, pelaporan LKPM, akses infrastruktur, pemasaran produk UMKM, ketersediaan lapangan kerja, hambatan birokrasi, serta verifikasi apakah proyek‑proyek yang terdaftar benar‑benar beroperasi. Apabila kendala‑kendala tersebut tidak segera diidentifikasi dan dicarikan solusi, angka NIB yang tinggi hanya akan menjadi catatan statistik, bukan realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat Mukomuko.
Pengawasan terhadap realisasi investasi menjadi sangat penting. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berperan sebagai instrumen utama untuk memetakan apakah nilai investasi, serapan tenaga kerja, kendala operasional, dan perkembangan usaha telah berjalan sesuai rencana. DPMPTSP Kabupaten Mukomuko selaku dinas penanaman modal diharapkan terus melakukan sosialisasi, pendampingan jemput bola ke desa‑desa, verifikasi lapangan, koordinasi lintas‑OPD, serta evaluasi terhadap NIB‑NIB yang sudah tidak aktif beroperasi agar data investasi daerah tetap akurat.

Elemen masyarakat, termasuk LP‑KPK, menilai bahwa mencapai target investasi bukan hanya tanggung jawab DPMPTSP saja, melainkan sinergi seluruh unsur pemkab. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PU‑Penataan Ruang, Disperindagkop, Disparpora, Dinas Koperasi UMKM, Pemerintah Desa, serta DPRD harus saling mendukung untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, transparan, dan berpihak kepada ekonomi kerakyatan desa.
“Kita tidak boleh puas hanya melihat banyaknya NIB terdaftar. Pemkab Mukomuko harus bekerja keras agar investasi benar‑benar terealisasi, menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan warga Bumi Mukomuko,” ungkap Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Mukomuko Aida Mahawani, S.Sos

Selain mendorong investasi skala besar, Pemkab Mukomuko juga harus tetap memprioritaskan pembinaan UMKM, KopDes, kelompok tani, dan pelaku ekonomi kerakyatan desa. Investasi yang berpihak kepada masyarakat desa akan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih merata, mengurangi pengangguran, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Program‑program bantuan modal kerja, pelatihan kewirausahaan, pengembangan infrastruktur desa, promosi produk unggulan daerah, serta pendampingan legalitas usaha harus berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
Masyarakat berharap Pemkab Mukomuko dapat menyusun evaluasi berkala terhadap capaian target investasi, melaporkan kendala‑kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi hambatan‑hambatan di lapangan. Transparansi data investasi, realisasi LKPM, dan verifikasi lapangan menjadi kunci utama agar target investasi daerah tidak sekadar menjadi angka di atas kertas. (ADV/TH)






