TRENDFOKUS.COM- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terus menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan indeks kualitas pendidikan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2023, indeks kualitas pendidikan di Kabupaten Mukomuko masih berada di bawah standar nasional, yaitu di angka 58,17.
Hal ini menyebabkan daerah ini menerima evaluasi negatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri. Sebagai respons, berbagai langkah perbaikan pun dilakukan, hingga pada tahun 2024 indeks kualitas pendidikan di Kabupaten Mukomuko meningkat signifikan dari 58,17 menjadi 67,95.
Dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Evi Mardiani, S.Pd melalui Kabid Pendidikan Dasar, Ramon Hosky, ST.
Lanjut Ramon, berdasarkan enam aspek yang dievaluasi, penerapan standar pelayanan minimal (SPM) masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini mencakup infrastruktur, kompetensi guru, keamanan di sekolah, dan berbagai hal lainnya.
“Pihak kami akan terus berusaha agar kualitas pendidikan tidak hanya berhenti pada level Tuntas Muda, tetapi harus mencapai Tuntas Paripurna. Syukurlah, indeks pendidikan di Kabupaten Mukomuko, yang sebelumnya berada pada kategori rapor merah, kini telah meningkat menjadi rapor hijau,” ungkap Ramon saat dikomfirmasi Senin, (25/11/2024).
Ada enam dimensi yang diukur untuk menentukan indeks kualitas pendidikan, dengan dimensi pertama berkaitan dengan achievement outcomes.
Dimensi ini menilai hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya, dimensi kedua adalah subsequent achievement, yang mengukur keberlanjutan capaian, meliputi durasi pendidikan, standar kelulusan, hingga standar penilaian dalam proses pembelajaran, sampai Ramon.
Berikutnya, dimensi ketiga adalah social pedagogy competency, yang menilai mutu serta kemampuan tenaga pendidik dalam mengajar. Dimensi keempat, yaitu state partially, berfokus pada peran negara dalam mendukung pembiayaan dan menetapkan kebijakan pendidikan.
“Dimensi ini mengevaluasi alokasi anggaran pendidikan dari APBD hingga tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Dimensi kelima adalah human resource, yang menilai kompetensi tenaga pendidik serta tingkat kesetaraan gender. Sementara itu, dimensi keenam berfokus pada infrastruktur, dengan mengukur kualitas sarana dan prasarana pendidikan,” tutupnya. (HB)
