Beranda / DAERAH / NIB Bukan Selesainya Legalitas Usaha : DPMPTSP Mukomuko Ingatkan Pelaku Usaha Penuhi LKPM dan Syarat Teknis Perizinan

NIB Bukan Selesainya Legalitas Usaha : DPMPTSP Mukomuko Ingatkan Pelaku Usaha Penuhi LKPM dan Syarat Teknis Perizinan

MUKOMUKO – Maraknya pelaku usaha Kabupaten Mukomuko yang berhasil mendapatkan Nomor Induk Bisnis (NIB) melalui sistem OSS‑RBA patut disambut positif, menandakan semakin banyak warga yang mulai melegalkan usahanya. Namun DPMPTSP Kabupaten Mukomuko terus mengingatkan masyarakat bahwa terbitnya NIB hanyalah tahap awal dari keseluruhan proses legalitas usaha, bukan tanda seluruh syarat‑syarat perizinan telah terpenuhi.


Banyak pelaku usaha masih salah paham, menganggap setelah memiliki NIB maka usaha sudah bebas beroperasi tanpa perlu memenuhi rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Padahal, setiap jenis usaha memiliki persyaratan berbeda‑beda, mulai dari syarat lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, tata ruang, pertanian, perikanan, keamanan, standar produksi, hingga kewajiban pelaporan realisasi investasi melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Kepala DPMPTSP Kabupaten Mukomuko menegaskan bahwa fungsi NIB adalah tanda pendaftaran usaha di sistem OSS‑RBA. Verifikasi syarat teknis tetap menjadi kewenangan dinas‑dinas teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PU‑Penataan Ruang, Disperindagkop, serta Disparpora. Apabila syarat teknis tidak terpenuhi, meskipun sudah memiliki NIB, usaha tersebut berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, merusak lingkungan, melanggar peraturan daerah, serta menimbulkan sengketa sosial di lingkungan tempat usaha berdiri.

“Kami sangat mengapresiasi semangat warga Mukomuko mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB. Tetapi kami ingin meluruskan pemahaman masyarakat, NIB itu bukti usaha sudah terdaftar, bukan berarti semua syarat teknis perizinan otomatis terpenuhi. Pelaku usaha wajib mengecek kembali apakah usahanya membutuhkan rekomendasi OPD teknis serta kewajiban pelaporan LKPM agar usaha benar‑benar berjalan secara legal, aman, dan bertanggung jawab,” ungkap Kepala DPMPTSP Mukomuko Aida Mehawani S.Sos


LKPM menjadi salah satu kewajiban penting yang sering terlewatkan oleh pemilik NIB. LKPM berfungsi melaporkan realisasi investasi, serapan tenaga kerja, nilai produksi, kendala operasional, perkembangan usaha, serta perubahan skala usaha. Data LKPM ini sangat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk memetakan potensi ekonomi daerah, menyusun program pembinaan UMKM, menentukan bantuan modal kerja, pelatihan kewirausahaan, pengembangan infrastruktur pendukung usaha, serta mengevaluasi iklim investasi di Bumi Mukomuko.

DPMPTSP Mukomuko melalui sosialisasi, program jemput bola, konsultasi daring maupun luring, serta koordinasi lintas‑OPD terus melakukan pembinaan kepada ribuan pemilik NIB agar tidak terjebak kesalahpahaman legalitas. Tim DPMPTSP mendorong seluruh pelaku usaha untuk masuk ke akun OSS‑RBA masing‑masing guna mengecek status kewajiban LKPM, jadwal pelaporan, persyaratan rekomendasi teknis, serta batas‑waktu pemenuhan syarat perizinan. Pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar memiliki ketentuan kewajiban yang berbeda‑beda, sehingga tidak semua pemilik NIB wajib melaporkan LKPM, hal ini harus diverifikasi secara mandiri maupun dikonsultasikan langsung ke DPMPTSP Kabupaten Mukomuko.

Masyarakat Kabupaten Mukomuko, termasuk elemen LP‑KPK, menyambut baik imbauan DPMPTSP tersebut. Warga berharap pengawasan pasca‑izin dilakukan secara merata, transparan, dan berkelanjutan. Banyak warga mengusulkan agar DPMPTSP bersama OPD teknis melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah usaha yang sudah memiliki NIB, guna memastikan apakah lokasi usaha, lingkungan, kesehatan, serta ketertiban umum tetap terjaga. Selain itu, masyarakat juga mendesak evaluasi terhadap NIB yang sudah tidak aktif beroperasi, agar data investasi Kabupaten Mukomuko tetap akurat dan tidak menjadi angka statis yang menyesatkan penyusunan program pembangunan ekonomi daerah.

Pengurus UMKM, KopDes, kelompok tani, dan pelaku usaha desa menilai bahwa sosialisasi mengenai perbedaan NIB, syarat teknis perizinan, serta kewajiban LKPM masih sangat dibutuhkan di wilayah desa. Banyak pelaku usaha desa kesulitan mengakses informasi resmi, keterbatasan internet, minim pemahaman administrasi perizinan, serta keterbatasan tenaga pengurus, sehingga seringkali hanya fokus mengurus NIB tanpa menyadari adanya persyaratan lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, program jemput bola turun ke desa‑desa, sosialisasi keliling desa, pendampingan administrasi usaha, serta pelatihan pengisian LKPM menjadi sangat penting agar ekonomi kerakyatan desa dapat tumbuh secara legal, berdaya saing, dan mensejahterakan warga desa. (ADV/TH)