MUKOMUKO – Tercatat 9.278 proyek usaha telah terdaftar di Kabupaten Mukomuko, menjadi bukti besarnya minat masyarakat serta pelaku investasi untuk mengembangkan roda perekonomian daerah. Namun, tingginya jumlah proyek‑proyek usaha yang terdaftar ini juga menimbulkan tantangan baru bagi DPMPTSP Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Nomor Induk Bisnis (NIB) yang terdaftar, sehingga data investasi daerah tetap valid, akurat, dan dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pembinaan UMKM, penanaman modal, program bantuan modal kerja, pelatihan kewirausahaan, serta pembangunan infrastruktur pendukung usaha.

Berdasarkan data yang beredar, dari keseluruhan 9.278 proyek usaha tersebut, tercatat 4.534 badan usaha telah memiliki NIB, mayoritas merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan sisanya Penanaman Modal Asing (PMA). Angka ini menunjukkan semangat warga Mukomuko untuk mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS‑RBA, menandakan kesadaran legalitas usaha masyarakat semakin meningkat. Meski demikian, DPMPTSP Mukomuko mengingatkan bahwa angka pendaftaran NIB belum tentu sama dengan usaha yang benar‑benar beroperasi, memenuhi syarat teknis perizinan, serta rutin melaporkan realisasi investasi melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
Banyak pelaku usaha sudah berhasil mendaftarkan NIB di sistem OSS‑RBA, namun masih terdapat sejumlah kendala, mulai dari perubahan status usaha, usaha yang sudah berhenti beroperasi, alamat usaha yang tidak sesuai, skala investasi yang berubah, ketidakpastian pemenuhan rekomendasi teknis OPD, hingga keterlambatan atau ketidakhadiran pelaporan LKPM. Apabila hal‑hal tersebut tidak dievaluasi secara berkala, data investasi Kabupaten Mukomuko berisiko menjadi angka statis yang tidak menggambarkan kondisi riil perekonomian masyarakat, sehingga program‑program pembinaan pemerintah daerah berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kita patut bersyukur banyak warga Mukomuko sudah mendaftarkan usahanya dan memiliki NIB, namun kita juga harus berhati‑hati agar data investasi kita tetap akurat. Perlu evaluasi berkala, verifikasi lapangan, pengecekan status operasional usaha, pemenuhan syarat teknis, serta kepatuhan LKPM, supaya angka 9.278 proyek usaha benar‑benar mencerminkan realitas ekonomi Bumi Mukomuko,” ungkap Kepala Dinas DPMPTSP, Mukomuko Aida Mahawani, S.Sos

Evaluasi NIB menjadi tugas sinergis antara DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PU‑Penataan Ruang, Disperindagkop, Disparpora, Dinas Koperasi UMKM, Pemerintah Desa, Inspektorat Daerah, serta instansi vertikal terkait. Setiap OPD teknis berperan melakukan verifikasi apakah usaha yang terdaftar telah memenuhi persyaratan sesuai bidang usahanya, sedangkan DPMPTSP berperan sebagai fasilitator pelayanan perizinan, koordinasi lintas‑OPD, sosialisasi OSS‑RBA, serta imbauan pelaporan LKPM kepada para pemilik NIB.
LKPM menjadi instrumen utama untuk mengetahui realisasi investasi, serapan tenaga kerja, nilai produksi, kendala operasional pelaku usaha, perubahan skala usaha, serta perkembangan proyek usaha yang terdaftar di OSS‑RBA. Pelaku usaha diminta segera mengecek status kewajiban LKPM masing‑masing akun OSS‑RBA, karena skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar memiliki ketentuan pelaporan yang berbeda‑beda. Usaha yang wajib melaporkan LKPM diharapkan memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu, sehingga DPMPTSP dan Pemkab Mukomuko dapat memetakan potensi ekonomi, kendala pelaku usaha, serta menentukan arah kebijakan pembinaan UMKM secara tepat sasaran.

Masyarakat Kabupaten Mukomuko, termasuk elemen LP‑KPK, menyambut positif upaya evaluasi NIB guna menjaga akurasi data investasi daerah. Warga berharap evaluasi NIB dilakukan secara transparan, berkelanjutan, dan disertai verifikasi lapangan, bukan hanya pengecekan administrasi di sistem OSS‑RBA. Selain itu, masyarakat mendesak agar evaluasi tersebut juga menjadi dasar pembinaan bagi pelaku usaha desa, KopDes, kelompok tani, dan UMKM yang seringkali terhambat keterbatasan akses informasi, internet, serta pemahaman administrasi perizinan.
Pengurus UMKM dan KopDes di desa‑desa Mukomuko menilai bahwa evaluasi NIB sekaligus sosialisasi LKPM sangat penting untuk melindungi pelaku usaha desa, agar mereka tidak terjebak kesalahpahaman legalitas usaha. Banyak pelaku usaha desa mendaftarkan NIB dengan harapan dapat mengakses bantuan modal kerja, program pemerintah, pengadaan barang jasa, dan pemasaran produk desa, namun seringkali belum memahami kewajiban pasca‑izin, syarat teknis perizinan, serta pelaporan LKPM. Melalui evaluasi NIB, DPMPTSP dan OPD teknis dapat melakukan pendampingan jemput bola, sosialisasi keliling desa, serta edukasi administrasi usaha bagi pelaku ekonomi kerakyatan desa.






