MUKOMUKO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Bisnis (NIB) untuk memenuhi keseluruhan kewajiban administrasi perizinan, terutama penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2026 secara tepat waktu melalui sistem OSS‑RBA.

Peringatan ini disampaikan agar para pelaku usaha tidak hanya fokus pada penerbitan NIB dan izin usaha saja, melainkan tetap patuh terhadap kewajiban‑kewajiban pasca‑izin guna menjaga legalitas usaha, kepastian hukum, serta mendukung pemetaan realisasi investasi di Kabupaten Mukomuko.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Mukomuko, Juni Kurnia Diana, menegaskan bahwa pelaporan LKPM merupakan kewajiban penting bagi penanam modal. LKPM berfungsi sebagai laporan realisasi investasi, serapan tenaga kerja, kendala operasional usaha, serta pemenuhan syarat‑syarat perizinan. Data LKPM ini nantinya menjadi bahan acuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menyusun kebijakan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pembinaan terhadap pelaku usaha.

“Kami mengingatkan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Mukomuko untuk memahami kewajiban pasca‑izin, salah satunya menyampaikan LKPM sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jangan sampai terlanjur terkena peringatan administrasi karena terlambat atau tidak melaporkan LKPM,” ujar Aida MAhawani, S.Sos Kepala DPMPTSP Mukomuko
10 Kewajiban Pelaku Usaha (Draf Daftar Umum – sesuaikan sesuai imbauan resmi DPMPTSP Mukomuko)
1. Memiliki NIB / Izin Usaha yang sesuai jenis usaha melalui sistem OSS‑RBA
2. Memenuhi syarat teknis, lingkungan, kesehatan, keamanan, tata‑ruang sesuai rekomendasi OPD teknis
3. Menyampaikan LKPM secara periodik (semester / triwulan) sesuai kewajiban masing‑masing usaha
4. Melaporkan perubahan data usaha, alamat, skala investasi, jenis kegiatan usaha ke sistem OSS‑RBA / DPMPTSP
5. Membayar kewajiban pajak, retribusi, dan ketaatan peraturan perundang‑undangan lainnya
6. Melakukan uji kelayakan, sertifikasi, jaminan keamanan dan keselamatan kerja apabila diharuskan
7. Menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta tidak merusak lingkungan sekitar lokasi usaha
8. Bersedia diawasi, diverifikasi, dan diperiksa kelayakan usaha oleh DPMPTSP beserta OPD teknis terkait
9. Memperpanjang / memperbaharui izin, sertifikat, dan dokumen legalitas usaha yang masa berlakunya habis
10. Menyampaikan laporan‑laporan lain yang diharuskan oleh BKPM, OSS‑RBA, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Batas Waktu LKPM 2026, Pelaku usaha wajib mengecek jadwal pelaporan LKPM masing‑masing akun OSS‑RBA, karena batas waktu pelaporan berbeda antara skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Pelaku usaha yang ragu apakah usahanya wajib LKPM dapat menghubungi DPMPTSP Kabupaten Mukomuko untuk konfirmasi status kewajiban, jadwal pelaporan, serta tata cara mengisi laporan LKPM melalui sistem OSS‑RBA.
Dampak Apabila Tidak Melaporkan LKP. Pelanggaran kewajiban LKPM dapat berakibat peringatan tertulis, pembinaan administrasi, hingga sanksi administrasi sesuai peraturan BKPM dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Selain itu, ketidakhadiran data LKPM akan menghambat pemetaan realisasi investasi Kabupaten Mukomuko sehingga pemerintah daerah kesulitan menentukan langkah‑langkah pembinaan ekonomi bagi pelaku usaha lokal. (ADV/TH)






