TRANDFOKUS.COM – Statemen Asisten II Setdakab Mukomuko Drs. H. Bustari, M.Hum, sudah menjadi bola panas di tengah masyarakat. Hal ini terkait statemen Bustari yang dinilai provokatif saat berdialog dengan honorer Damkar Mukomuko yang menuntut atas honor mereka yang sudah dua bulan belum dibayar. Olehkarena itu Ketua DPC lP-KPK M. Toha Putra, S,Hi mengharapkan pejabat tersebut segera di Non Job. Toha menunggu nyali Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE, MM, AK, CA, CPA, merealisasikan usulan masyarakat tersebut.
“Hadirnya sosok pejabat dalam setiap momen apapun yang berhubungan dengan masyarakat, itu jelas mewakili Pemkab. Jadi seorang pejabat harus bisa menjaga wibawa, etika dan kehormatan lembaga serta pimpinan tertingginya. Masyarakat menilai statemen yang bernuansa provokatif yang disampaikan oleh saudara Asisten II itu sangat tidak pantas disampaikan ke masyarakat. Masa kalimat, gantung, bunuh dan dibakar lagi dengan kata pasti tidak dibayar hak honorer Damkar. Wahai para petinggi di negeri ini, filosofinya sepeti ini, honorer Damkar itu sedang bersedih, malah dibuat luka baru yang disiram dengan air asam seperti itu. Saya minta bupati harus tegas menyikapi hal ini,” tegas Toha.
Lebih jauh M. Toha menjelaskan, kejadian ini akan membawa dampak buruk terhadap kredibilitas lembaga Pemkab Mukomuko. Bahkan diprediksi oleh Toha, juga akan berpengaruh dengan kepentingan politik jangka panjang. Solusi yang ditawarkan Toha yakni, pejabat bersangkutan wajib membuat keterangan khusus permintaan maaf kepada masyarakat dan pejabat bersangkutan harus disanksi non job. Secara detail M. Toha tidak menuju pribadi Bustari, hanya saja dia menginginkan dengan adanya sanksi, akan memberi efek jera terhadap pejabat lainnya.
“Bupati harus berani mengambil sebuah kebijakan yang bersifat bisa mengobati luka masyarakat. Karena statemen Bustari itu sudah tersebar di tengah masyarakat. Jika bupati hanya berdiam diri saja menanggapi polemik ini, maka nikmatilah dampaknya dikemudian hari,” demikian Toha. (**)
