TRENDFOKUS.COM-Hingga sekarang ini, setidaknya terdata ada sebanyak 1.800 unit rumah milik warga di Kabupaten Mukomuko dinobatkan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Keberadaan ribuan RTLH itu tersebar di 15 wilayah kecamatan. Hingga kini, rumah tersebut masih dihuni oleh pemiliknya.
Meski kondisi bangunan rumah sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko, Suryanto, M.Si ketika dikonfirmasi, Jumat 7 Juni 2024 mengatakan.
Faktor ekonomi yang melatarbelakangi pemilik rumah tidak bisa membangun rumah layak hun
engan kondisi itu, pemerintah tidak akan tinggal diam. Bahkan, pihaknya mengaku sudah mengajukan ribuan rumah tidak layak huni itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
Melalui program bedah rumah, karena program ini hampir setiap tahunnya selalu dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dan diharapkan Suryanto, usulan program pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bisa di akomodir.
“Untuk usulan sudah kita sampaikan ke pusat. Sekarang ini kami hanya tinggal menunggu informasi lanjutannya. Mudah-mudahan saja direalisasikan. Karena program itu benar-benar sangat diharapkan masyarakat khususnya mereka yang memiliki rumah tidak layak huni,” katanya.
Selain itu, Suryanto juga menyatakan. Untuk pengentasan rumah tidak layak huni milik warga di Kabupaten Mukomuko.
Pihaknya juga telah mewacanakan akan menggandeng instansi vertikal dan juga perusahaan yang ada di daerah ini.
Tujuanya yaitu, untuk memecahkan atau mencari solusi agar rumah tidak layak huni itu bisa dibangun menjadi rumah layak huni.
Soal skema, bisa dengan menggunakan sebagian dana CSR perusaahaan atau yang lainnya. Karena selama ini, untuk jumlah dana CSR yang diterima daerah dari perusahaan cukup besar.
Dan tidak ada salahnya kalau sebagian dari dana itu untuk membantu membuatkan rumah milik warga yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni.
“Kami meyakini, kolaborasi ini akan mampu memecahkan permasalahan terkait masih banyaknya rumah milik warga tidak layak huni. Skemanya bisa dengan dana CSR atau cara yang lain. Yang jelas, kita ingin ribuan warga itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti warga yang lainnya,” pungkasnya. (TH/ADV)
