Mukomuko,– Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Seruan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dan evaluasi kinerja anggaran yang digelar di ruang sidang utama DPRD setempat.
Wakil Ketua II DPRD Mukomuko, Damsir, menyatakan bahwa hingga triwulan kedua tahun ini, realisasi anggaran di sejumlah OPD masih tercatat rendah, bahkan ada yang belum memulai pelaksanaan kegiatan sama sekali. Hal ini menjadi perhatian serius karena keterlambatan pelaksanaan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
“APBD bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan amanah rakyat yang harus diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Kami meminta seluruh kepala OPD untuk tidak menunda-nunda lagi, segera menyelesaikan proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta memulai pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Dewan juga mengingatkan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berkala. Jika hingga akhir triwulan ketiga realisasi masih jauh dari target, dewan akan memanggil kepala OPD terkait untuk memberikan penjelasan tertulis. Selain itu, aspek kualitas dan manfaat kegiatan juga harus dijaga agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau hasil yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dan diminta dipercepat antara lain: perbaikan jalan penghubung desa, penambahan fasilitas puskesmas dan posyandu, bantuan bagi petani dan nelayan, serta pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas elpiji 3 kg agar tetap stabil dan terjangkau.
Bupati Mukomuko menyambut baik imbauan tersebut dan memastikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan kemudahan proses perizinan serta penyelesaian hambatan teknis yang dihadapi OPD. “Kami siap bekerja sama dengan DPRD agar seluruh program berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Mukomuko,” ujarnya.
Masyarakat pun diharapkan dapat ikut mengawasi jalannya kegiatan pembangunan dan layanan publik, serta melaporkan jika ditemukan penyimpangan atau keterlambatan yang merugikan kepentingan umum.
