MUKOMUKO – Ulul Azmi yang menjabat sebagai Kepala Kaum Empat Belas (Kaum 14) Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, kini menghadapi penolakan keras dari para Sanak Mamak dan anak cucu kaum.
Ia dinilai bersikap arogan, bertindak sepihak tanpa musyawarah adat memutuskan pertalian darah anak cucu sehingga kedudukan jabatannya dinilai sudah di ujung tanduk dan kehilangan kepercayaan di internal sanak mamak kaum 14.
Perselisihan memuncak setelah Ulul Azmi mengeluarkan keputusan sepihak mengeluarkan dan memutuskan hubungan darah yang merupakan anak cucu sah dari keanggotaan kaum 14 tanpa dasar adat yang jelas, tanpa rapat bersama ninik mamak, dan tanpa mendengar pembelaan dari pihak anak cucu.
Sikapnya yang keras, nada bicara tinggi, bahkan sempat memicu ketegangan fisik dengan salah satu sanak mamak kaum limo sukung, makin memperkuat tuduhan arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan jabatan adat yang seharusnya berlandaskan musyawarah mufakat, basandi syarak syarak basandi Kitabullah.
“Jabatan adat adalah amanah melindungi persaudaraan dan hak seluruh warga kaum, bukan bisa dipakai semena-mena, membuang orang sesuka hati, atau bersikap merendahkan sanak mamak lain. Darah daging anak cucu tidak bisa diputus dengan surat sepihak,” ujar sanak mamak kaum 14 Indra Tofik
“Kami para sanak mamak kaum 14 akan segera menggelar musyawarah internal secara tertib dan penuh keikhlasan. Kami bertekad duduk bersama, saling mendengar dengan hati terbuka, untuk merumuskan dan mengambil sikap yang tepat, bijaksana, serta dapat dipertanggungjawabkan demi kebenaran, keadilan, dan menjaga kerukunan hidup bersama.”tutup sanak mamak kaum 14 sukarna,(6/8/2026).
“Diketahui bersama, Ulul Azmi, selaku Kepala Kaum 14 Desa Ujung Padang, telah terindikasi mengambil hasil kas desa. Ketika diketahui dan ditegur, beliau tidak merasa bersalah ataupun meminta maaf. Sebaliknya, beliau justru menantang para anak cucu dengan berkata: ‘Kalau kalian hendak melaporkan saya ke Polres, silakan. Mau ke Polda pun silakan.’
Sikap ini dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan yang bijaksana, justru menunjukkan pembangkangan dan ketanggungjawaban atas amanah yang diemban. Hal ini menjadi catatan penting bagi seluruh masyarakat, serta menjadi pertimbangan bersama dalam menentukan langkah selanjutnya demi menegakkan kebenaran dan keadilan.”(Red)
