MUKOMUKO – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 bukan sekadar dokumen administratif di atas kertas, melainkan kompas penunjuk arah bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan arah pembangunan tidak melenceng, Pemerintah Kabupaten Mukomuko kini tengah melakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian RKPD 2026 melalui sistem pelaporan berkala dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Evaluasi ini dilakukan secara bertahap mulai dari Triwulan I hingga Triwulan IV, dengan menilik langsung Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program-program prioritas mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar dirasakan manfaatnya secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Menurut pandangan pengamat tata kelola publik, evaluasi berkala ini adalah langkah preventif yang sangat baik dari Pemkab Mukomuko. Evaluasi secara kuartalan (triwulan) memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi sedini mungkin jika ada program pembangunan yang berjalan lambat atau mengalami kendala di lapangan, sehingga solusi dapat segera dihadirkan tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.
Pada tahap yang sedang berjalan saat ini (Triwulan III), evaluasi ditekankan pada sinkronisasi antara perencanaan di RKPD 2026 dengan realisasi fisik dan keuangan di lapangan. Hasil dari evaluasi berkala ini nantinya tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja kepala dinas atau perangkat daerah, tetapi juga sebagai bahan koreksi strategis untuk penyempurnaan kebijakan di sisa tahun berjalan (menuju Triwulan IV). Bagi masyarakat Mukomuko, ketatnya proses monitoring dan evaluasi (Monev) ini memberikan garansi bahwa roda pemerintahan berjalan efektif. Pemkab
Mukomuko membuktikan bahwa pembangunan daerah terus dikawal dengan prinsip kehati-hatian, proporsional, dan selalu berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas. Dengan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi yang objektif, target-target besar pembangunan Kabupaten Mukomuko di tahun 2026 diyakini dapat terealisasi secara optimal tanpa hambatan yang berarti.
“Kami ingin memastikan setiap program tidak sekadar terlaksana, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat. Pengawasan dan evaluasi bukan untuk menghambat, melainkan menjaga agar setiap langkah pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” ujar pejabat Bapperida Mukomuko Singgih Pramono, S.Sos., M.H. (Red)
