MUKOMUKO – Maraknya tumbuh ribuan unit usaha di Kabupaten Mukomuko menjadi tanda besarnya potensi ekonomi kerakyatan, serapan tenaga kerja lokal, serta semangat warga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. DPMPTSP Kabupaten Mukomuko menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah usaha ini harus diimbangi dengan komitmen legalitas, kepatuhan terhadap perizinan, pemenuhan syarat‑syarat teknis, serta kewajiban pelaporan LKPM agar roda perekonomian daerah berjalan sehat, tertib, dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data yang beredar, ribuan proyek usaha telah terdaftar di wilayah Kabupaten Mukomuko, mencakup sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, kuliner, jasa, pariwisata, peternakan, koperasi desa, serta UMKM rumah tangga. Fenomena ini disambut positif oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, karena semakin banyak warga yang mandiri secara ekonomi, menyerap tenaga kerja warga desa, serta menggerakkan roda perekonomian Bumi Mukomuko.
Namun DPMPTSP Mukomuko mengingatkan seluruh pelaku usaha bahwa kepemilikan Nomor Induk Bisnis (NIB) melalui sistem OSS‑RBA hanyalah tahap awal legalitas usaha. Banyak pelaku usaha masih salah paham, menganggap setelah mendapatkan NIB maka seluruh syarat perizinan telah terpenuhi. Padahal verifikasi syarat teknis tetap menjadi kewenangan OPD‑OPD teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PU‑Penataan Ruang, Disperindagkop, dan Disparpora sesuai jenis bidang usahanya.
“Kami sangat mengapresiasi semangat warga Mukomuko mendirikan usaha. Tetapi kami juga berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar tidak terjebak salah paham legalitas. NIB adalah tanda terdaftarnya usaha, sedangkan syarat‑syarat teknis harus tetap dipenuhi supaya usaha kuat, aman, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat sekitar lokasi usaha,”terang Kepala DPMPTSP Mukomuko Aida Mahawani, S.Sos
DPMPTSP Mukomuko melalui sosialisasi, program jemput bola turun ke desa‑desa, konsultasi perizinan, pendampingan OSS‑RBA, serta imbauan pelaporan LKPM terus melakukan pembinaan kepada ribuan pelaku usaha. Tim DPMPTSP juga berkoordinasi dengan seluruh OPD teknis guna melakukan verifikasi, pengawasan pasca‑izin, edukasi, serta koreksi terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan teknis perizinan.

LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) menjadi salah satu indikator penting untuk memantau realisasi investasi, serapan tenaga kerja, kendala operasional usaha, perkembangan produksi, serta pemetaan potensi ekonomi Kabupaten Mukomuko. Pelaku usaha diimbau untuk mengecek status kewajiban LKPM masing‑masing akun OSS‑RBA, karena skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar memiliki ketentuan pelaporan yang berbeda. Pelaporan LKPM secara rutin membantu Pemkab Mukomuko menyusun kebijakan pembinaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, bantuan modal kerja, pengembangan infrastruktur pendukung usaha, serta evaluasi iklim investasi daerah.
Masyarakat Kabupaten Mukomuko, termasuk elemen LP‑KPK, menyambut baik imbauan DPMPTSP terkait pentingnya legalitas usaha. Warga berharap pembinaan dan pengawasan terhadap ribuan usaha yang berdiri di Mukomuko dilakukan secara berkelanjutan, transparan, dan disertai verifikasi lapangan berkala. Selain itu, masyarakat mendesak evaluasi terhadap NIB yang sudah tidak aktif beroperasi, agar data investasi Kabupaten Mukomuko tetap akurat dan program‑program pembinaan ekonomi daerah tepat sasaran.

Pengurus UMKM dan KopDes di desa‑desa Mukomuko menilai bahwa pendampingan legalitas sangat krusial bagi pelaku usaha desa. Banyak pelaku usaha desa mengalami kendala keterbatasan akses internet, minim pemahaman administrasi perizinan, keterbatasan tenaga pengurus, serta kesulitan memahami alur pengisian LKPM. Oleh karena itu, program jemput bola, sosialisasi keliling desa, konsultasi daring maupun luring, serta pelatihan administrasi usaha menjadi sangat penting agar ekonomi kerakyatan desa dapat tumbuh secara legal, berdaya saing, dan berpeluang menerima dukungan program pemerintah daerah maupun pusat. (ADV/TH)






