MUKOMUKO – Penolakan terhadap keberadaan Indomaret di Kabupaten Mukomuko terus mendapat dukungan. Ali Bato, warga sekaligus pelaku UMKM Kecamatan Pondok Suguh, menyatakan siap bergabung dalam aksi gabungan masyarakat serta mengawal petisi penolakan hingga ke DPRD Mukomuko.
Ali menegaskan, anggapan bahwa operasional Indomaret tidak mungkin dihentikan tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, terdapat preseden di daerah lain ketika gerai ritel berjaringan dihentikan atau disegel oleh pemerintah/Satpol PP setelah ditemukan persoalan perizinan atau persyaratan usaha. Karena itu, petisi masyarakat harus menjadi dasar bagi Pemkab untuk memeriksa seluruh perizinan, tata ruang dan persyaratan gerai di Pondok Suguh.
“Kalau memang perjuangan UMKM harus disampaikan melalui aksi damai, saya siap berada di barisan terdepan. Kita minta pemerintah periksa semuanya. Kalau ditemukan pelanggaran, instansi berwenang harus berani mengambil tindakan,” tegas Ali.
Ali juga memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Mukomuko Frengky Janaz yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Dari sekian banyak anggota DPRD, kenapa baru sedikit yang berani bersuara membela keresahan UMKM? Saya apresiasi Pak Frengky Janaz karena sudah mau berdiri bersama aspirasi masyarakat kecil,” ujarnya.
Ali kemudian menyindir seorang anggota DPRD yang namanya sengaja dirahasiakan. Menurutnya, jejak digital menunjukkan pada 2025 yang bersangkutan pernah menyuarakan perlindungan UMKM dan mendorong pemerintah mempelajari pembatasan ritel besar, namun setahun kemudian menunjukkan sikap yang lebih mendukung masuknya Indomaret.
“Namanya tidak perlu saya sebut. Masyarakat bisa melihat jejak digitalnya sendiri. Kalau tahun lalu bicara melindungi UMKM lalu sekarang sikapnya berubah, masyarakat berhak bertanya apa yang berubah. Ingat rekam jejaknya dan jadikan itu pertimbangan ketika memilih pemimpin ke depan,” kata Ali.
Ali menegaskan gerakan tersebut bukan anti-investasi, melainkan meminta investasi yang taat aturan dan tidak mengorbankan warung, toko kelontong serta UMKM lokal. Ia mendesak DPRD segera menggelar RDP terbuka, sementara Pemkab diminta membuka dan mengevaluasi perizinan Indomaret secara transparan.
“Investasi silakan masuk, tetapi UMKM masyarakat Mukomuko jangan dikorbankan. (Ren)
