Mukomuko– Menyikapi realisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek yang masih berjalan lambat di triwulan kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko memutuskan segera membentuk Tim Pengawasan Khusus Lapangan. Langkah ini diambil sebagai upaya tegas mempercepat seluruh agenda pembangunan tahun 2026, memastikan kualitas pekerjaan, serta menjamin setiap rupiah APBD digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel.
Dalam Rapat Kerja Gabungan yang digelar Selasa (23/6), Dewan mencatat realisasi fisik dan keuangan baru mencapai 38,7%, jauh di bawah target 50% pada pertengahan tahun. Kendala utama:
“Kami tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan tertulis. Harus turun langsung ke lokasi, melihat kondisi nyata, dan memecahkan hambatan di tempat. Pembentukan tim ini adalah perintah kerja nyata agar pembangunan benar-benar terasa,” tegas Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari.
Ketua Komisi III, H. Supriyanto:
“Tim ini bukan sekadar pengawas, tapi juga mitra pemecah masalah. Jika ada kendala lahan, izin, atau anggaran, tim akan segera memfasilitasi pertemuan agar jalan keluar cepat ditemukan. Tidak ada lagi alasan ‘sedang diproses’ tanpa bukti nyata di lapangan.”
Wakil Ketus I , Wisnu Hadi SH:
“Setiap kunjungan akan dibuat laporan tertulis. Jika ditemukan kelalaian, kepala OPD akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hasilnya akan menjadi bahan evaluasi kinerja akhir tahun. Pengawasan ini untuk melindungi uang rakyat, bukan menghambat kerja.” kata Wisnu
Sekda Mukomuko, H. Marjohan:
“Pemkab menyambut baik langkah ini. Kami minta seluruh kepala OPD terbuka, berikan data lengkap, dan bantu tim bekerja. Apa yang ditemukan di lapangan harus segera diperbaiki. Target tahun ini: serapan anggaran minimal 95% dan pekerjaan selesai 100%.”ungkapnya. (TH/ADV)
