MUKOMUKO – Kembali memanas konflik antara petani dan pihak perusahaan PT Daria Dharma Pratama Air Berau Estate (PT DDP ABE), di Kabupaten Mukomuko.
Para petani pun diduga kembali menjadi korban kekerasan oleh oknum security perusahaan yang proses perpanjangan HGU nya ditolak oleh desa penyanggah.
Bermula dari petani yang memanen Tandan Buah Segar (TBS) dilahan yang diketahui diluar HGU PT DDP tersebut, pada Jumat (17/5) kemarin.
Selain merampas TBS dari petani, juga ada petani yang memdapat perlakuan tidak dimanusiakan. Konflik ini pecah karena kedua belah pihak saling klaim hak kepemilikan lahan tersebut.
” Kami pastikan, TBS yang kami panen itu bukan dilahan HGU mereka yang saat ini sudah habis masa berlaku izinnya. Harus sampai kapan seperti ini? Kami bukan penjajah, kami hanya petani yang ingin hidup ditanah kelahiran kami ini,” ungkap Juni, Petani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).
Dilanjutkannya, perlakuan pihak perusahaan yang sudah sangat keterlaluan ini berpotensi akan memancing konflik yang lebih besar.
Pihaknya bersama masyarakat desa penyangga akan melakukan langkah hukum. Jika nanti tidak ada penyelesaian oleh pemerintah, maka gerakan masyarakat yang lebih besar akan terjadi.
” Meskipun harus tumpah darah, kami akan bertahan ditanah ini. Perlu digaris bawahi, kami bukan maling. Kami juga paham hukum, kami disini bukan untuk mencari kaya, hanya penyambung hidup,” sambungnya.
Konflik ini bukan kali pertamanya terjadi di lokasi tersebut. Karena saat ini belum adanya kepastian hukum dari perpanjangan HGU PT DDP ABE tersebut.
Lagi pula para petani tersebut juga berani adu data bahwa lahan garapannya tersebut diluar HGU yang dimiliki PT DDP ABE.
” Kita berani pertanggungjawabkan, kami juga punya data HGU mereka. Kami pastikan TBS yang kami panen diluar HGU mereka yang saat ini belum mendapat perpanjangan izin pengelolaan HGU tersebut,” pungkas Juni.
Kejadian ini mendapat perhatian Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Mukomuko.
M Toha selaku ketua LP-KPK Mukomuko mengutuk keras pihak perusahaan yang begitu agresif dan tidak mengedepankan persuasif.
” Kami saat ini masih menyiapkan laporan terkait masalah ini. Tentu yang akan kami surati Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan Ham, dan institusi lainnya yang berkaitan,” imbuh Toha.
Masih dilanjutkan Toha, saat ini pihaknya juga sudah melakukan komunikasi kepada komisi II DPR RI dan komisi III. Dimana konflik ini juga akan diupayakan menjadi perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto.
” Kami akan lawan oligarki yang sudah semena-mena di daerah ini. Kita butuh investasi, namun jangan begini juga caranya. Kami bersama masyarakat akan melawan kezholiman ini sampai titik darah penghabisan. Kami tidak rela terjajah di negeri sendiri,” tutup Toha. (Wisky)
