TRENDFOKUS.COM- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko, informasikan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengalami penurunan dari sebelumnya 86,710 orang, menjadi 84.710 orang, yang mana data tersebut di hitung dari Bulan Januari hingga Oktober 2024.
Penyebab penurunan ini terjadinya disebabkan oleh adanya perubahan data yang rutin dilakukan oleh aparat desa melalui aplikasi Sistem Informasi kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Mukomuko, Eli Susbenti.
Lanjut Eli, mengatakan pembaruan data dilakukan saat penghapusan nama warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, ataupun mengalami peningkatan kondisi ekonomi sehingga tidak lagi memenuhi kriteria.
“Setiap bulan, perangkat desa memperbarui data melalui aplikasi SIKS-NG. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar layak yang tercantum dalam DTKS,” ungkap Eli saat dikomfirmasi Jam’at, (22/11/2024).
DTKS adalah landasan penting bagi pemerintah untuk menetapkan calon penerima manfaat JKN. Data tersebut juga berperan mendukung pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Mukomuko, jelasnya.
Lebih lanjut Eli, menjelaskan bahwa untuk memperkuat program JKN, Pemkab Mukomuko telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar dalam APBD 2025, naik signifikan dibandingkan Rp 4 miliar pada tahun 2024.
Selain memperbarui DTKS, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna menyinkronkan data penerima JKN.
Ini merupakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan antara Dinas Sosial Mukomuko dan berbagai pihak di Kota Bengkulu. Pertemuan tersebut juga membicarakan penambahan kuota penerima bantuan iuran JKN untuk mendukung pencapaian target UHC.
“Pemkab Mukomuko mengharapkan bahwa peningkatan anggaran dan penyelarasan data akan memperkuat layanan kesehatan. Sasaran utamanya adalah memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses yang setara ke fasilitas kesehatan,” pungkas. (HB)