Mukomuko– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko secara tegas memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program, kegiatan pembangunan, dan penyerapan anggaran yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Seruan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan DPRD dengan Kepala OPD, Bappeda, dan Bagian Keuangan Daerah yang berlangsung di Aula Utama Kantor DPRD,
Hingga akhir Triwulan II tahun ini, realisasi penyerapan anggaran daerah baru mencapai 38,7%, jauh di bawah target ideal 50% pada pertengahan tahun . Dewan menilai sejumlah kendala masih menghambat seprti proses pengadaan barang/jasa yang lambat dan berbelit, koordinasi antarinstansi belum maksimal, sebagian OPD masih menunda eksekusi dengan alasan administrasi
Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, menegaskan:
“Anggaran sudah disetujui, rencana sudah disusun, dan kebutuhan masyarakat sudah menunggu. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Setiap rupiah yang tidak terserap berarti manfaatnya tidak sampai ke warga. Dewan akan mengawal ketat agar pembangunan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkualitas.”
Kepala Bappeda Mukomuko, Drs. Edi Susanto:
“Kami siap mendampingi setiap OPD. Jika ada program yang terhambat, kita bantu percepat izin dan koordinasi. Target tahun ini jelas: pembangunan harus terlihat, anggaran harus terserap, dan hasilnya harus dirasakan warga.”
dikatakan Sekda Mukomuko Mar johan
“Perintah Dewan sejalan dengan arahan Bupati. Mulai hari ini, kepala OPD bertanggung jawab penuh atas kinerja unitnya. Jika masih lambat, akan ada evaluasi kinerja hingga tindak lanjut kepegawaian.”
Anggota Komisi II DPRD, Damsir, SH:
“Kami sudah sampaikan pesan ini berkali-kali. Tahun ini tidak boleh ada proyek molor. Kecepatan kerja adalah wujud nyata pelayanan kepada rakyat Mukomuko.”
Dewan menegaskan akan membentuk tim pengawasan gabungan yang turun langsung ke lapangan setiap dua minggu sekali. Jika ditemukan kelalaian yang menyebabkan keterlambatan, akan dipanggil pimpinan OPD untuk dimintai keterangan, dan hasilnya akan menjadi bahan evaluasi kinerja akhir tahun.
“Kami tidak ingin anggaran berakhir kembali ke kas negara, sementara jalan rusak, sekolah kurang fasilitas, dan warga masih kesulitan. Semua pihak harus bergerak bersama untuk kemajuan Mukomuko,” pungkas Zamhari. (TH/ADV)
